Krisnanews.id – Jombang – Musyawarah Desa (Musdes) Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Rabu malam (18/6/2025), berubah menjadi ajang tekanan terhadap Arif Bagus, Kaur Perencanaan Desa, yang dituding sebagai aktor di balik dugaan ketertutupan informasi proyek pembangunan.
Adu argumen dan perang urat syaraf mewarnai forum yang dihadiri puluhan warga dan tokoh masyarakat setempat. Agenda utama: menyikapi petisi warga yang menuntut agar Arif diberhentikan dari jabatannya.
*Tuduhan, Intrik, dan Kepentingan yang Bertabrakan*
Salah satu suara paling vokal datang dari Usman, mantan anggota BPD, yang menyebut bahwa tuntutan pemberhentian Arif merupakan puncak dari tiga kali pertemuan sebelumnya.
“Warga tidak asal menuduh. Kami sudah mengumpulkan bukti. Tuntutan kami jelas, agar Pak Arif diberhentikan,” ujarnya dalam forum, namun ironisnya tanpa bisa menunjukkan bukti konkret.
Kepala Dusun Ngemplak, Bayu Wijayanto mengambil posisi lebih netral atau win-win solution. Ia mengusulkan agar Arif diberi cuti sementara.
“Hanya di berikan cuti sementara untuk berpikir barangkali mau mengundurkan diri” katanya.
Nada serupa disuarakan Yusuf, anggota BPD Pagerwojo. Ia menilai pengunduran diri lebih elegan. Namun, Yusuf juga menyinggung indikasi penyelewengan proyek rabat beton sebagai latar keresahan warga.
Namun menurut Arif, persoalan tersebut jauh dari substansi proyek. Ia menyebut bahwa demo dan desakan itu digerakkan oleh kekecewaan personal dari beberapa pihak yang tidak lagi mendapat tempat dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
“Ini bukan soal proyek, ini soal dendam pribadi yang dibungkus seolah-olah kepentingan masyarakat,” tegas Arif.
Arif membantah keras tudingan korupsi. Karena sudah menjalankan pengerjaan sesuai aturan.
“TPK tidak pernah memegang uang. Dana langsung cair ke toko material. Tidak ada celah dikorup!” katanya.
Kepala Desa Pagerwojo, Imam Wahyudi, memperkuat pernyataan Arif. Ia menyinggung bahwa saat Rawoh masih menjabat sebagai TPK, tidak pernah ada keributan seperti sekarang.
“Masalah ini baru muncul setelah pergantian TPK. Silakan simpulkan sendiri motifnya,” ungkapnya sinis.
*Fakta di Balik Layar: Dugaan Pemerasan hingga Dendam Politik*
Di luar forum, Arif membeberkan peristiwa yang ia klaim sebagai pemicu kegaduhan. Ia menyebut ada oknum wartawan yang datang menagih uang sebesar Rp3 juta sambil membawa foto proyek rabat beton ke rumah Masrukin (TPK)
“Masrukin sempat menawar Rp 500 ribu, tapi oknum tersebut menolak sambil berucap aku njalok sak njeplakku, Akhirnya saya beri Rp100 ribu untuk bensin. Tapi oknum tersebut bilang, ‘Uang Rp3 juta jangan sampai lewat jam 12 siang. Kalau tidak datang, saya naikkan beritanya,” ungkapnya, menirukan ucapan sang oknum.
Ia juga menyinggung perubahan sikap Yusuf, yang menurutnya mulai berbeda setelah anaknya gagal dalam seleksi perangkat desa.
“Sejak anaknya tidak lolos jadi kaur keuangan, sikapnya berubah drastis,” ujar Arif.
Nama Agus Kusuma Nirwana pun ikut disinggung. Ia pernah dua kali mencalonkan diri sebagai kepala desa namun gagal. “Ada yang kecewa, dan sekarang membentuk barisan sakit hati,” kata Arif.
*Kepala Desa: Keputusan Masih Dikaji*
Menutup musyawarah, Kepala Desa Imam Wahyudi menegaskan bahwa keputusan akhir terkait posisi Arif masih akan dikaji.
“Saya akan pelajari semua masukan. Dalam waktu satu minggu, akan kami putuskan. Semua harus melalui mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Meski berjalan penuh tensi, musyawarah tetap berlangsung kondusif. Namun aroma konflik kepentingan dan manuver politik lokal masih terasa kuat, menandai dinamika kepemimpinan di tingkat desa yang tidak luput dari tarik-menarik kepentingan. (Kr)
