Krisnanews.id – Jombang – Pasca pelantikan Agus Mujiono yang baru saja resmi ditunjuk sebagai Direktur baru Perusahaan Daerah (Perumda) Perkebunan Panglungan Wonosalam, langsung mendapatkan respon dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Hadi Atmaji.
Mewakili seluruh jajaran DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji menaruh harapan besar kepada direktur yang baru agar segera menuntaskan warisan masalah terkait korupsi dan 12 karyawan yang belum digaji sejak Januari 2025 lalu.
Tentu saja, pengangkatan oleh Bupati Jombang Warsubi secara definitif kepada Agus Mujiono sebagai Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Wonosalam akan menjadi momentum penting bagi perusahaan plat merah tersebut. Karena sebelumnya diterpa kasus korupsi yang dilakukan oleh eks Direktur Tjahja Fadjari.
Lokasi perusahaan yang berada di wilayah lereng Gunung Anjasmoro Kecamatan Wonosalam tersebut, selama ini selalu dihempas angin kencang persoalan internal manajemen yang kompleks.
Tercatat, problem di dalam internal perusahaan ini tak hanya terkait manajemen internal. Namun juga memiliki masalah serius terkait kontrak kerjasama dengan sejumlah pihak swasta. Bahkan keberadaan utang yang menumpuk di Bank UMKM Jawa Timur serta skandal korupsi kini telah menjerat eks Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Wonosalam, Tjahja Fadjari hingga berujung penangkapan oleh Kejari Jombang pekan lalu.
Untuk itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengungkapkan, dengan adanya penunjukkan direktur baru diharapkan membawa angin segar dan segera ada penataan serta pembenahan internal perusahaan plat merah tersebut.
“Masalah yang terus dialami oleh Perumda Panglungan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena imbasnya akan merugikan daerah. Baik itu secara ekonomi maupun secara citra kelembagaan,” ucapnya saat dikonfirmasi pada Kamis (29/05/2025).
Politisi PKB tersebut juga menaruh harapan besar, agar direktur yang baru bisa memperbaiki jalannya roda manajemen perusahaan. Untuk kasus hukum, ia menilai saat ini sudah ditangani oleh pihak Kejari Jombang.
Mantan Sekretaris DPC PKB Jombang ini menambahkan, Perumda Panglungan sejatinya mempunyai potensi besar untuk menyumbang
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama pada sektor pertanian dan hasil perkebunan yang melimpah di kawasan kecamatan Wonosalam seluas 100 hektar tersebut.
Namun ironisnya, lanjut Hadi, saat ini potensi tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik, karena adanya kendala operasional maupun kebijakan yang tidak tepat sasaran.
“Harus ada inovasi, transparansi dan profesionalisme. Supaya perusahaan daerah ini bisa sehat dan memberikan kontribusi nyata pada pembangunan daerah,” tegasnya.
Tak hanya memberi saran, Hadi juga menandaskan melalui Komisi terkait di DPRD Jombang akan melakukan pengawasan kepada direksi baru. Terutama, imbuhnya, agar proses reformasi di tubuh Perumda Panglungan bisa berjalan normal kembali.
“Pengawasan ini termasuk dalam bentuk evaluasi berkala terhadap pencapaian target perusahaan serta kepatuhan terhadap regulasi yang ada,” papar wakil rakyat dari Dapil 1 wilayah Jombang kita dan Peterongan.
Lebih lanjut, Hadi menjelaskan, dari 20 rekomendasi yang disampaikan DPRD Jombang kepala Bupati Jombang Warsubi, titik tekan rekomendasi dari Dewan dan paling prioritas adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Yang paling prioritas pastinya Pendapatan Asli Daerah,” tandas Hadi.
Menurut Hadi, PAD Kabupaten Jombang yang hanya nilainya Rp 800 miliar di tahun 2024, sudah waktunya ditingkatkan kembali. Rencananya naik sampai Rp 1 triliun pada tahun ini. Namun, kata Hadi, tentunya memang harus ada pembenahan yang harus segera dilakukan perihal PAD tersebut.
Perlu diketahui, Pemkab Jombang saat ini memiliki 4 (empat) BUMD. Masing-masing PD Panglungan, Bank Jombang, BUMD Seger dan Perundam Tirta Kencana (PDAM).
“Dari 4 BUMD tersebut, saat ini kita konsentrasi itu di dua perumda. Yaitu PD Panglungan dan Seger itu. Untuk Panglungan bergerak di bidang perkebunan dan pariwisata,” urainya.
Hadi mengakui, jika dikelola dengan benar dan tepat, potensi sangat besar untuk PD Panglungan menjadi objek pariwisata. Karena, Hadi menilai perkebunan di Wonosalam bisa menjadi objek wisata unggulan. Namun, hanya tinggal melihat bagaimana tingkat profesionalitas dalam pengelolaannya.
Hadi melanjutkan, pihaknya akan melakukan identifikasi terhadap retribusi daerah yang harus ditata lebih bagus. Lebih bagus lagi apabila dalam proses pengelolaannya sampai pada tahapan digitalisasi. Semuanya pasti akan terlihat dan terukur. Karena memang, imbuh Hadi, retribusi dan nilai jual parkir tersebut bisa dicegah seminimal mungkin kebocorannya, hanya dengan satu cara. Yaitu digitalisasi. Semua akan tercatat secara pasti, terukur dan dijamin tidak bocor angkanya.
“Artinya, seluruh pelaku yang ada di bagian pelayanan, tidak langsung bersentuhan dengan Fresh Money atau uang cash. Kalau tidak ada uang cash yang beredar tentu kebocoran-kebocoran yang ada disitu bisa dihindari,” pungkas Hadi.
Seperti diberitakan sebelumnya, silang sengkarut persoalan yang menerpa Perumda Perkebunan Panglungan Wonosalam Jombang, akan menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Direktur yang baru Agus Mujiono.
Agus yang baru saja dilantik menjadi Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Wonosalam Jombang menggantikan pejabat sebelumnya Tjahja Fadjari yang terjerat kasus korupsi pinjaman fiktif dari PT Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur senilai Rp 1,5 miliar pada 2021 lalu.
Pelantikan Dirut Perumda Panglungan tersebut dilaksanakan di Ruang Swagata, Pendopo, Kabupaten Jombang pada Senin (26/05/2025) lalu, menjadi titik awal dimulainya aksi “bersih-bersih” manajemen di perusahaan daerah berplat merah tersebut. (Kr)
