Krisnanews.id – Jombang – DPRD Kabupaten Jombang akhirnya mengusulkan sedikitnya 1.038 program aspirasi masyarakat lewat pokok-pokok pikiran (Pokir).
Ribuan program tersebut diusulkan oleh DPRD Jombang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 mendatang. Program pokir tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan yang ada di kota santri.
Menurut Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, kegiatan penyusunan RKPD tersebut untuk menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah.
”Sesuai amanat undang-undang, DPRD dalam hal ini DPRD Jombang termasuk merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki tugas pokok dalam pembuatan perda, termasuk fungsi anggaran maupun pengawasan,” terang politisi PKB Jombang.
Hadi menambahkan, sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemudian Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan, dapat memberikan saran dan pokir berdasarkan reses dan serap aspirasi dari masyarakat.
”Jadi kita turun lapangan langsung ke masyarakat untuk menanyakan secara langsung keluhan dan detail hal-hal apa saja yang mereka butuhkan,” tandas Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Jombang.
Lewat RKPD tersebut, lanjut Hadi, maka sedikitnya terdapat 1.038 usulan pokir DPRD Jombang dari hasil reses. Nantinya seluruh hasils erap aspirasi melalui reses tersebut akan diselaraskan dengan program prioritas atau proyek strategis daerah (PSD) di Kabupaten Jombang.
Sehingga, imbuh Hadi, masyarakat Jombang diharapkan tetap akan mendapat dampak positif dari kegiatan pokir yang diajukan para wakil rakyat tersebut.
”Jadi masyarakat Jombang nantinya akan mendapatkan perbaikan pelayanan publik di segala bidang. Mulai dari pendidikan, kesehatan, dan terutama infrastruktur,” papar Hadi yang terpilih mewakili Dapil I wilayah kecamatan Jombang dan Peterongan.
Untuk itu dengan adanya musrenbang tersebut, maka akan dapat terjalin komunikasi yang intensif antara pihak eksekutif dan legislatif untuk pembangunan Kabupaten Jombang di segala bidang.
”Kami harapkan semua usulan pokir tersebut bisa diakomodir dan ditindaklanjuti Pemkab Jombang sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas mantan Sekretaris DPC PKB Jombang. (Kr)
