Krisnanews.id – Jombang – Komisi D DPRD Jombang akhirnya mendorong Pemkab Jombang untuk segera memiliki sistem atau aplikasi terpadu terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah tersebut dinilai penting, supaya penyaluran bantuan sosial dari pemerintah, khususnya yang bersumber dari APBD, benar-benar tepat sasaran.
Dorongan dari KOMISI D tersebut terlontar dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi D DPRD Jombang bersama Dinas Sosial dan Bappeda Jombang, Senin (18/5/2026). Dalam forum hearing tersebut, Komisi D DPRD Jombang menyoroti masih belum adanya sistem terintegrasi yang dimiliki pemkab setempat untuk memantau kondisi masyarakat penerima bantuan atau penerima manfaat.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati mengungkapkan, hingga saat ini pemkab Jombang dinilai masih belum mempunyai satu aplikasi khusus yang memuat data sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif.
“Ini sangat diperlukan. Karena kami ingin bantuan tersebut, khususnya yang bersumber dari APBD, bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Menurut Erna, untuk bantuan yang bersumber dari APBN memang sudah mengacu pada DTSEN. Namun, pemerintah daerah juga perlu memiliki sistem atau aplikasi tersendiri yang dapat dijadikan acuan tambahan untuk proses verifikasi dan pemantauan di daerah.
Selain itu, Erna menambahkan, bahwa pemutakhiran data yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga bulan sekali juga dapat disinkronkan dalam sistem tersebut. Bahkan, pihak desa dan RT/RW juga dinilai perlu untuk dilibatkan. Alasannya, karena mereka pihak yang paling mengetahui kondisi riil di masyarakat dan di lapangan.
“RT, RW dan puhak pemerintahan desa tentu lebih tahu kondisi warganya. Dengan adanya satu data yang bisa diakses lintas OPD, maka dipastikan nantinya pengawasan akan lebih mudah dan bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Politisi perempuan asal PKB Jombang ini juga menyoroti masih ditemukannya berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan sosial. Mulai dari penerima bantuan yang sudah meninggal dunia, namun ironisnya masih tercatat. Ada pula masyarakat kategori mampu, masih saja ada yang menerima bantuan sosial.
“Kami masih menemukan penerima bantuan yang sebenarnya sudah meninggal tapi masih menerima bansos. Bahkan ada juga warga yang sudah mampu tetapi tetap saja mendapatkan bantuan sosial. Hal-hal seperti ini yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, Agung Hariadi mengaoresiasi dengan baik seluruh usulan dan kritik dari Komisi D DPRD Jombang tersebut. Menurut mantan Kadis Perkim Jombang ini, memang sudah saatnya Pemkab Jombang memiliki satu aplikasi terpadu yang memuat berbagai data sosial masyarakat.
“Usulan Komisi D ini sangat bagus. Memang pemkab Jombang harus memiliki satu aplikasi yang mencakup berbagai data,” jawabnya.
Mantan Irban Pembangunan Inspektorat Jombang ini juga menjelaskan, dalam sistem tersebut nantinya tidak hanya memuat data masyarakat desil satu hingga empat. Namun juga data para pelaku UMKM, PKL hingga kelompok masyarakat lain yang membutuhkan intervensi program pemerintah.
“Jadi nanti satu data itu bisa digunakan bersama oleh OPD terkait,” tandasnya.
Masih menurut Agung, pembahasan lebih lanjut terkait konsep aplikasi tersebut akan segera dilalsanakan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Apalagi, Komisi D DPRD Jombang menargetkan aplikasi terpadu itu sudah bisa direalisasikan pada tahun 2027 mendatang,” pungkas penghobi dan pemilik usaha breeding burung perkutut tersebut. (Kr)
