Krisnanews.id – Jombang – Para Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Jombang bersama Pemkab setempat getol membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030. Seluruh fraksi memberikan catatan khusus dan masukan detail pada Sidang Paripurna PU Fraksi DPRD Jombang, yang digelar Senin siang (16/6).
Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, dengan dihadiri Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid. Nampak hadir jajaran Forkopimda, seluruh anggota DPRD Jombang dan para Kepala OPD di lingkup Pemkab Jombang.
Usai sidang paripurna dibuka Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, satu per satu perwakilan masing-masing Fraksi menyampaikan Pandangan Umumnya.
Pertama, yakni Fraksi Golkar menyampaikan pandangan umumnya melalui Maya Novita. Wakil rakyat dari Dapil V Jombang Utara tersebut mengungkapkan, Iklim investasi di Kabupaten Jombang semakin meningkat serta ditambah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta adanya peluang usaha yang dapat dijadikan harapan bagi para tenaga kerja.
“SDM yang mumpuni dapat menjadi nilai tawar. Sehingga mampu bersaing pada era global seperti sekarang ini,” papar politisi keponakan mantan Bupati Jombang almarhum Nyono Suharli Wihandoko.
Giliran kedua, yakni dari perwakilan Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Syaifulloh. Wakil rakyat dari Dapil II tersebut mengatakan, apabila memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Bupati Jombang semuanya terlihat baik. Tetapi, lanjutnya, masih bersifat umum dan menyeluruh. Apabila mengingat bahwa daerah Jombang mempunyai keterbatasan di bidang sumber daya dan anggaran, maka diperlukan prioritas pembangunan yang pelaksanaanya dituangkan dalam APBD setiap tahun.
“Setelah mencermati prioritas pembangunan sesuai pentahapan pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025-2030, Kami dari FPDIP Jombang tidak melihat adanya tahapan yang konkrit. Tetapi malah bersifat umum. Sehingga efektifitasnya menjadi sangat rendah di dalam menuju cita-cita seperti yang tertulis dalam Visi Misi Bupati Jombang,” ungkapnya.
Sedangkan dari Fraksi PKB yang disampaikan Kartiyono, menyatakan bahwa Pemerintahan Kabupaten Jombang pada tahun 2025-2030 harus menanggung beban yang tidak ringan di tengah kondisi keuangan Negara yang tidak stabil. Oleh karena itu, kata Kartiyono, diperlukan perencanaan yang baik, terukur dan realistis agar cita-cita Bupati dan Wakil Bupati di dalam visi – misinya yaitu “Mewujudkan Jombang Maju Sejahtera Untuk Semua” dapat terwujud dengan baik.
“Untuk itu FPKB Jombang meminta perencanaan ini harus disusun dengan lebih matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun substansinya,” tandas wakil rakyat dari Dapil V ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menargetkan, untuk pembahasan RPJMD 2025-2030 tersebut akan dituntaskan pada akhir bulan Juni 2025.
“Selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan Paripurna Jawaban Bupati dan terakhir PA Fraksi. Targetnya pada akhir bulan ini insha Allah bisa segera selesai,” tutup Hadi Atmaji yang juga tercatat sebagai ketua DPC PKB Jombang.(Kr)
