Krisnanews.id – Jombang – DPRD Kabupaten Jombang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda “Penyampaian Jawaban Bupati Jombang Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029.
Rapat paripurna yang berlangsung pada Senin pagi (23/06/2025) tersebut menjadi tahapan lanjutan dalam proses legislasi. Usai rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid secara bergantian memberikan jawaban.
Bupati Warsubi secara rinci merespons catatan dan pertanyaan dari tujuh fraksi DPRD, mulai dari PDIP, Golkar, PPP, Gerindra, PKS-NasDem, hingga Demokrat.
Menjawab kritik Fraksi PDI Perjuangan yang menilai tahapan RPJMD masih bersifat umum, Bupati menjelaskan bahwa pentahapan sudah selaras dengan visi dan misi pemerintahan. Ia menegaskan RPJMD menjadi panduan utama dalam penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiap tahunnya.
“Terima kasih atas masukannya. Konsep trickle-down effect tahun 2027 sudah kami sesuaikan. Fokus kita adalah percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama bagi kelompok rentan dan UMKM,” urai Bupati Warsubi.
Sedangkan terhadap sorotan Fraksi Golkar mengenai kesetaraan dalam pembangunan SDM, Warsubi memastikan tidak ada diskriminasi.
“Kami akan meningkatkan akses pendidikan dari prasekolah hingga menengah secara inklusif, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Saya kira itu merupakan hal yang memang harus kita tekankan dalam upaya pemenuhan pendidikan,” tandasnya.
Di sisi lain, Warsubi juga merespons masukan tentang pengangguran dan kemiskinan. Ia memaparkan strategi konkret seperti program Satu Dusun Satu Wirausaha Baru, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan sosial terintegrasi.
Sementara itu, menanggapi masukan Fraksi PPP yang menekankan perlunya penguatan kesalehan sosial, Warsubi menekankan program prioritas dalam Asta Cita.
“Tunjangan kehormatan untuk guru ngaji akan ditingkatkan. Kami juga memprioritaskan pembangunan sarana ibadah dan taman tematik skala desa hingga kecamatan,” jelasnya.
Dari Fraksi Gerindra, muncul perhatian terhadap ketimpangan wilayah dan minimnya akses infrastruktur di desa terpencil.
Menanggapi itu, Warsubi menegaskan tak ada satu pun wilayah yang dikesampingkan. Menurutnya, dalam pemerintahannya dan Wakil Bupati Jombang, Salmanudin Yazid, tidak akan ada ketimpangan atau kesenjangan pembangunan.
“Pembangunan akan menjangkau hingga desa di kawasan hutan seperti Jipurapah. Kita kolaborasikan dengan TNI melalui program TMMD,” ujarnya.
Ia juga menyambut baik usulan edukasi pengelolaan kembang api sebagai solusi atas maraknya mercon berbahaya.
Kepada Fraksi PKS–NasDem, Bupati memaparkan komitmen terhadap pengembangan SDM bidang kesehatan dan ekonomi digital.
“Kami siapkan pelatihan digital dan marketplace berbasis eks-kawedanan agar UMKM naik kelas,” tutur Warsubi.
Bupati Warsubi juga memaparkan komitmen terhadap program pendidikan gratis, jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC), perumahan RTLH, hingga pembangunan drainase dan PJU. Alokasi Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar per desa juga telah disusun dalam skema BK Desa.
Ia juga menegaskan reformasi pelayanan publik dan kemudahan investasi lewat Perda No. 7 Tahun 2024 sebagai langkah mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Fraksi Demokrat turut menyoroti sektor olahraga, kerajinan, dan UMKM. Warsubi menyebut sejumlah program konkret.
“KONI akan terus kita dukung. Sub-program UMKM Naik Kelas dan pengembangan industri kreatif juga akan terus dilanjutkan. Kami ingin ekonomi kerakyatan betul-betul tumbuh dari desa,” katanya.
Menjawab kekhawatiran Fraksi PKB terkait belum tercantumnya beberapa sasaran pokok RPJPD dalam RPJMD, Warsubi menegaskan bahwa seluruh isu strategis RPJPD telah diakomodasi secara substansial dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan tersebut.
“Kami pastikan bahwa setiap isu strategis RPJPD, termasuk keamanan, energi terbarukan, hingga penguatan keluarga dan ketahanan pangan, sudah termuat secara substansi dalam RPJMD. Semua telah kami rumuskan dengan pendekatan lintas sektor,” ujarnya.
Bupati Warsubi juga menekankan, untuk program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersifat bantuan sementara, tetapi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami tidak hanya berbicara soal bantuan, tapi juga kemandirian. Maka Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) menjadi arah kebijakan ke depan,” tegasnya.
Tak ketinggalan, Bupati Warsubi juga ikut menanggapi isu penempatan SDM dalam jabatan strategis. Ia meyakinkan bahwa pihaknya teguh dalam menjalankan sistem merit, memastikan pengisian jabatan strategis dilakukan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi, bukan pendekatan transaksional.
“Seluruh saran dan kritik fraksi akan menjadi catatan penting bagi kami untuk menyempurnakan RPJMD demi Jombang yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas mantan Kades Mojokrapak Kecamatan Tembelang Jombang.
Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atamji mengungkapkan, seluruh fraksi di DPRD Jombang telah menerima jawaban tersebut dan akan melanjutkan pada proses pembahasan selanjutnya.
“Alhamdulillah, semua fraksi menerima jawaban Bupati,” ujar Hadi Atmaji yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Jombang.
Politisi PKB yang terpilih dari Dapil 1 tersebut juga menjelaskan, sebelumnya dalam pemandangan umum fraksi, terdapat sejumlah catatan penting telah disampaikan. Salah satu topik utamanya menyangkut isu pemerataan pembangunan serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Adapun catatan seperti pemerataan pembangunan dan upaya peningkatan pendapatan daerah tentunya untuk menyukseskan visi pembangunan Jombang agar bisa terealisasi,” pungkas pria kelahiran Lumajang 28 Mei 1969 lalu. (Kr)
