Krisnanews.id – Jombang – Memasuki musim panen, sejumlah petani di wilayah Utara Brantas Kabupaten Jombang justru belum bisa menikmati harga gabah sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yakni Rp 6.500,- per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP).
Justru kondisi di lapangan, gabah hasil panen para petani masih dibawah HPP. Yakni Rp 5.300,- hingga Rp 5.500,- per kilogram.
Seperti yang diungkapkan Kusnadi, salah satu petani Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh. Kusnadi menyebut harga gabah tidak mencapai HPP yang telah ditetapkan pemerintah.
“Sekarang harganya tergantung kualitas gabahnya. Yang jelek Rp 5.300 per kilo sedangkan yang bagus Rp 5.500 per kilo,” ujar Kusnadi.
Untuk gabahnya sendiri, lanjut Kusnadi, memang biasanya langsung dijual ke para tengkulak. Sehingga harganya dipastikan di bawah HPP.
“Punya saya ini dibeli tengkulak. Kalau dibeli bulog memang harganya tidak segitu,” imbuhnya.
Kusnadi juga blak-blakan, meski harga padi miliknya tersebut jauh dari ketetapan HPP, namun dirinya masih mendapatkan margin keuntungan. Meski tidak signifikan.
“Daripada tahun sebelumnya gabah yang bagus mentok di harga Rp 5 ribu per kilo,” ujarnya.
Sementara itu, terpisah Komisi B DPRD Jombang menyoroti fenomena harga gabah masih di bawah HPP, terutama di wilayah Utara Brantas Jombang.
“Kami mendapat aduan dari para petani padi, bahwa harga gabah masih di bawah HPP. Terutama di Kecamatan Kabuh dan sekitarnya yang saat ini mulai masuk musim panen raya,” urai Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang Ama Siswanto saat dikonfirmasi.
Wakil rakyat dari PDIP Jombang tersebut mengungkapkan, fenomena ini terus berulang karena pihak Bulog masih belum optimal dalam penyerapan gabah para petani.
“Karena serapan bulog sendiri juga dibatasi. Sehingga ironisya gabah petani masih banyak dibeli para tengkulak dengan harga di bawah HPP,” terangnya.
Menurut politisi muda ini, Pemkab Jombang selaiknya melalui Dinas Pertanian setempat juga harus mencari solusi untuk mensehjaterakan petani dengan harga gabah yang sesuai HPP.
“Seperti ada wacana Pemkab Jombang untuk pengadaan beras bagi ASN. Pemkab harus segera melakukan kajian, apakah terobosan itu benar-benar efektif atau seperti apa kongkritnya. Kalau benar efektif, program tersebut, harus segera diimplementasikan,” tandasnya.
Perlu diketahui sebelumnya, pihak Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Kabuh, Fatkhur Rohman, mengungkapkan, bahwa wilayah setempat saat ini sudah mulai panen raya padi.
”Sekarang sudah hampir 25 persen yang panen, sisanya atau puncaknya setelah Lebaran,’’ kata Fatkhur.
Fatkhur menyebut, mulai dari wilayah timur kecamatan Kabuh, seperti di Desa Kauman, Genenganjasem, Munungkerep, Sumbergondang, hingga Karangpakis, dan Desa Banjardowo. Seluruhnya panen raya.
’Di Desa Sumberingin ini malah lebih dulu panennya, lalu di Pengampon sekarang hampir selesai,’’ jelasnya.
Disinggung soal harga, Fatkhur tetap berpedoman pada HPP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
’’Yang kami kawal ini program serap gabah bersama Bulog. Harganya tetap, Rp 6.500 per kilogram gabah bersih kering sawah,” tuturnya.
Menurutnya, petani di Kecamatan Kabuh jarang menjual gabah kering panen (GKP). Biasanya dibawa pulang dan dikeringkan terlebih dahulu.
’’Karena dalam setahun sekali panen padi, sehingga para petani membawa gabahnya untuk dibawa pulang dan disimpan,’’ ujarnya.
Menurut Fatkhur, idealnya saat ini, harga harus sesuai yang ditetapkan pemerintah. Meski tengkulak yang membeli gabah ke petani.
’’Idealnya harganya sesuai dengan yang diambil Bulog Rp 6.500 per kilogram. Keinginan pemerintah begitu, tetapi tengkulak ini kadang sudah orang ke berapa dakam mata rantai penjualan gabah. Karena mereka ini akan disetor lagi, sehingga harganya di tingkatan petani pasti akan berbeda,’’ bebernya.
Untuk itu dihimbau para petani bisa melakukan koordinasi dengan masing-masing kelompok tani (poktan) atau gabungan poktan (gapoktan), agar gabah mereka bisa diserap pihak Bulog. Tentunya dengan harga yang sudah sesuai HPP.
“Misalnya jika ingin gabahnya terserap Bulog dengan harga sesuai pemerintah, caranya harus mendaftar program serap gabah. Petani bisa koordinasi ke masing-masing poktan biar nanti bisa segera ditindaklanjuti,’’ pungkas Fatkhur.(Kr)
