Krisnanews.id – JOMBANG – Tak hanya kasus kekerasan seksual, saat ini kasus bullying atau perundungan pada anak-anak jadi momok yang paling menakutkan bagi pelajar di Kabupaten Jombang. Hal tersebut terungkap dari hasil riset yang diluncurkan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama’ (PC IPPNU) Kabupaten Jombang.
Hasil riset mengungkapkan, tindakan perundungan adalah bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di sekolah, dengan persentase sebesar 46 persen. Kasus kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan sosial yang lebih luas.
Teman sebaya tercatat sebagai pelaku utama dalam 34 persen kasus perundungan. Sementara itu, lingkungan keluarga atau kerabat terlibat dalam 45 persen kasus perundungan.
Tingginya angka persentase perundungan ini ditanggapi serius oleh PC IPPNU Kabupaten Jombang. Mereka merespon fenomena perundungan tersebut dengan mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, untuk menyampaikan hasil riset. Sekaligus meminta saran dan pendapat wakil rakyat dalam mencari solusi terbaik lewat regulasi.
Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan PC IPPNU Jombang, Sinta Dwi Maghfiroh mengatakan, audiensi tersebut dilakukan sebagai bentuk nyata kepedulian kepada para pelajar yang menjadi korban perundungan.
Sinta menyebut, IPPNU Jombang telah menjalin kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat. Seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama’ (GMKNU) Jombang guna mencari solusi bersama.
“Kami berharap audiensi ini bisa menjadi jembatan dan memunculkan langkah kongkrit dalam mengatasi masalah kekerasan dan perundungan pelajar di Kabupaten Jombang. Karena para pelajar ini kan dominan menjadi korban kasus perundungan,” paparnya Jumat (28/02/2025).
Menurut Sinta dan koleganya di PC IPPNU Jombang, kasus perundungan terhadap pelajar bahkan dilakukan oleh sesama pelajar ini, tentu saja bisa berdampak buruk kepada korban. Efek negatifnya tidak main-main dan berdampak langsung pada korban secara mental dan fisik.
“Diperlukan sistem pengaduan yang mudah untuk diakses oleh para korban perundungan. Bagi kami itu sangat penting sebagai langkah awal mitigasi kasus perundungan di kalangan pelajar,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jombang, Mochamad Agung Natsir usai bertemu pengurus PC IPPNU Jombang menyebut, apa yang diusulkan untuk pencegahan perundungan sangat baikndan perlu ada tindaklanjut (follow up-red).
“Teknologi sekarang sudah sangat berkembang dan maju. Jadi mempengaruhi pola pikir serta perilaku pelajar saat ini. Riset ini sangat membantu, kami tentunya sangat berharap dapat kembali menggali lebih dalam mengenai kategori bullying, usia korban dan pelaku serta bagaimana penanganan yang tepat kepada korban dan pelaku perundungan,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar dari Dapil II ini mengungkapkan, saat ini pihak DPRD Jombang melalui Bapemperda juga tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) terkait kekerasan terhadap pelajar dan anak.
“Perda ini nanti kita harapkan bersama bisa menjadi dasar hukum yang jelas guna menangani setiap masalah perundungan yang melibatkan pelajar dan anak-anak di Kabupaten Jombang. Jadi ditunggu saja produk hukumnya dan implementasinya,” pungkas putra pertama Ketua DPD Golkar Jombang sekaligus wakil rakyat dari Dapil IV Andi Basuki Rahmat. (Kr)
