Krisnanews.id – JOMBANG – Badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jombang saat ini terus melakukan pembahasan terkait Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, untuk saat ini masih belum ada Petunjuk Teknis (Juknis) terkait Inpres tersebut.
“Jadi nanti pada tanggal 20 Februari 2025 Juknis Inpres itu baru ditanda tangani oleh Pemerintah Pusat. Sehingga kami yang ada di daerah tentunya juga masih menunggu,” ungkap Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji pada sejumlah awak media.
Hadi Atmaji yang juga Ketua DPC PKB Jombang ini menambahkan, nantinya setelah Juknis turun, maka pihak DPRD Jombang segera melakukan langkah-langkah lanjutan terkait pemangkasan anggaran. Termasuk salah satunya, kata Hadi, yakni terkait kunjungan kerja (kunker) para wakil rakyat di DPRD Jombang.
“Perjalanan dinas itu nantinya ya memang harus di-refocusing angkanya ya sekitar 50 persen. Intinya ya, nanti setelah juknis itu terbit baru kami bisa menerjemahkan juknis itu harusnya seperti apa nantinya,” urainya.
Untuk langkah berikutnya, alumnus IKAHA Tebuireng Jombang ini berencana untuk menyampaikan kepada seluruh koleganya anggota wakil rakyat Jombang untuk segera dilakukan pembahasan instens bersama tim banggar.
“Kami tadi menyampaikan ke teman-teman anggota DPRD Jombang terkait segala kemungkinan-kemungkinan untuk efesiensi anggaran dewan di tahun 2025 ini,” paparnya.
Hadi juga mengungkapkan, sejumlah kemungkinan yang terjadi. Salah satunya sebagai contoh, yakni Uang Harian (UH) yang diterima swluruh anggota DPRD Jombang, akan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.
“Kemungkinan-kemungkinan pengurangan di pos-pos tertentu ya pasti ada. Salah satu juga jumlah perjalanan dinas nanti juga akan berkurang. Kami juga tidak tahu kebutuhan anggaran sampai satu tahun ke depan ini seperti apa. Karena semua belum dibahas tapi sudah ada semacam prediksi-prediksi anggaran,” terang mantan Sekretaris DPC PKB Jombang periode 2017-2021.
Di sisi lain, politisi PKB Jombang ini menandaskan, pihak DPRD Jombang tentunya akan selalu dan tetap mematuhi Instruksi Presiden Prabowo Subiyanto.
“Seluruh anggota DPRD Jombang pastinya, akan sepemikiran dan pastinya juga kami akan mematuhi Instruksi Presiden Prabowo untuk efis8ensi anggaran,” tutup Hadi. (Kris)
