Krisnanews.id – Jombang – Bupati Warsubi bersama dengan Wakil Bupati Salmanudin Yazid memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2024 kepada DPRD Jombang Kamis malam (20/03/2025). Selain menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, Bupati Warsubi juga menyampakan sejumlah keberhasilan pencapaian program pembangunan dalam forum rapat paripurna DPRD Jombang.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji yang didampingi oleh tiga wakil ketua DPRD Jombang, masing-masing Donny Anggun (PDIP), Octadella Bilytha Permatasari (Gerindra), M Syarif Hidayatullah (Demokrat). Nampak hadir pula, Wakil Bupati Salmanudin Yazid, jajaran Forkopimda, Sekdakab Jombang Agus Purnomo, dan seluruh Kepala OPD Jombang.
Di hadapan para wakil rakyat, Bupati Warsubi menyampaikan sejumlah pencapaian positif di berbagai sektor pembangunan. Manan Kase Mokokrapak tersebut menyebut, pada tahun 2024 merupakan tahun penuh inovasi dan kemajuan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu capaian utama, adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang diindikasikan dengan capaian nilai Indeks Good Governance atau IGG. Nilai IGG tersebut, menunjukkan tingkat tata kelola pemerintahan di suatu daerah yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dan mengidentifikasi peluang untuk kemajuan.
“Pada tahun 2024 lalu nilai IGG terealisasi sebesar 83,26, nilai ini lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 82,91 atau tercapai sebesar 100,42%. Perlu saya sampaikan, nilai IGG tidak hanya ditentukan oleh level tata kelola pemerintahan semata. Tetapi juga ditentukan oleh tingkat persepsi masyarakat atau publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” paparnya.
Selanjutnya, lanjut Warsubi, terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan perkembangan penduduk miskin dan atau miskin ekstrim di kabupaten Jombang.
Perlu diketahui, pada tahun 2024 nilai IPM Jombang mencapai 75,67, atau meningkat sebesar 0,51 poin jika dibandingkan dengan IPM tahun 2023 lalu yang mencapai angka 75,16.
“Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan,” urai Warsubi.
Masih kata Warsubi, angka kemiskinan tahun 2024 di Kabupaten Jombang sebesar 8,60 persen. Diamana pada tahun sebelumnya yakni tahun 2023 angka kemiskinan mencapai 9,15. Artinya, berarti angka kemiskinan di Jombang mengalami penurunan sebesar 0,55 poin. Disisi lain tingkat kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 lalu berhasil ditekan hingga mencapai angka 0%.
“Sesuai data yang kita miliki by name by address. hal ini memperkuat dukungan bahwa berbagai kebijakan yang terkait dengan penanganan kemiskinan,” tandas Bupati Warsubi.
Sementara itu, imbuh Warduni, pada aspek ketenagakerjaan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 4,66 persen, damln kini turun menjadi 3,75 persen atau 0,91 poin pada tahun 2024 lalu.
“Saya sampaikan terlebih dahulu tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah rasio antara banyaknya pekerja dengan jumlah angkatan kerja,” paparnya.
Bupati Warsubi menyebut, untuk beberapa faktor penentu tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah pertumbuhan ekonomi dan tambahan angkatan kerja baru yang baru lulus sekolah, PHK, sisa pengangguran tahun lalu serta kelompok bukan angkatan kerja. Angka yang sudah dicapai menunjukkan bahwa proporsi orang yang tidak bekerja meskipun mampu dan bersedia untuk bekerja semakin menurun.
“hal ini mengindikasikan lapangan pekerjaan baik yang bersifat formal maupun non formal di kabupaten Jombang juga semakin berkembang,” jelas Warsubi.
Namun demikian, kata Warsubi, semua pihak harus waspadai terkait hal ini, mengingat angka tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2024 sebesar 71,88% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 71,91. Oleh karena hal ini menunjukkan prosentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi juga mengalami penurunan.
“Untuk itu ke depan nanti kita perlu mengkaji hal ini secara komprehensif untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutup Warsubi mengakhiri pemaparan LKPj 2024. (Kr)
