Krisnanews.id – Jombang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terus bergerak cepat di lapangan untuk memastikan program jaminan pendidikan tepat sasaran. Dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, tim gabungan melakukan peninjauan dan validasi data riil calon peserta didik baru untuk program Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026/2027, pada Senin (8/6/2026).
Selain Sekdakab Jombang Agus Purnomo, ikut serta dalam rombongan di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang, Mouna Sri Wahyuni, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang Wor Windari, serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Agung Hariadi.
Sinergi lintas sektoral tersebut juga diperkuat oleh peran para camat sebagai titik validasi, jajaran perangkat desa setempat, serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Langkah “kroscek” langsung di lapangan tersebut sengaja dilakukan untuk mencocokkan data kemiskinan dengan kondisi nyata para calon siswa di rumah mereka masing-masing.
Di sela kegiatan, Sekdakab Jombang, Agus Purnomo menjelaskan, pada tahun ajaran 2026 ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota sebanyak 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat. Kuota tersebut dibagi ke dalam tiga jenjang, yakni masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA yang dialokasikan untuk satu rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 90 siswa.
“Alhamdulillah, saat ini data calon peserta didik yang masuk sudah tercatat sebanyak 208 anak untuk jenjang SMA, 203 anak untuk jenjang SMP, dan 66 anak untuk jenjang SD,” papar Agus Purnomo.
Di sisi lain, Sekda Agus Purnomo menambahkan, validasi tersebut merupakan instruksi langsung Bupati Jombang demi memastikan bantuan pendidikan jatuh kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
“Sesuai perintah Abah Bupati Warsubi, hari ini kita pastikan di lapangan, kita cocokkan berdasarkan DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) dengan kondisi riil. Semoga dengan adanya Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang ini, kita bisa memutus mata rantai kemiskinan yang ada,” tandasnya.
Sementara itu terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Agung Hariadi, menambahkan terkait kuota 270 siswa untuk 3 jenjang sekaligus. Yakni jenjang SD, SMP, SMA dimana per jenjang diisi oleh 90 siswa sedangkan per rombel 30 siswa.
Screenshot
“Untuk penjangkauan Calon Siswa SR di Jombang tahun ini petunjuk dari Kemensos “multy entry multy exit. Artinya tidak harus kelas 1 di semua jenjang karena ada prioritas untuk menjangkau anak terlantar/tidak sekolah, anak putus sekolah/Drop Out (DO) dan desil 1 dan 2 atau tidak mampu tp tidak masuk DTSEN (dilakukan ground chek ulang)”, tambahnya.
Dalam validasi hingga sore hari tersebut, tim gabungan menyisir beberapa lokasi yang menjadi tempat tinggal para calon siswa . Diantaranya di Dusun Sidodadi (RT 04 / RW 08), Desa Brangkal, Dusun Brodot (RT 06 / RW 03), Desa Brodot, Dusun Butuh (RT 03 / RW 02), Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek.
Kehadiran tim validasi disambut haru dan antusias oleh pihak keluarga. Karena Program Sekolah Rakyat (SR) tersebut dinilai menjadi angin segar dan tumpuan harapan bagi masa depan anak-anak mereka. Salah satu orang tua calon peserta didik yang tidak mampu menyembunyikan rasa syukurnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah.
“Bapak Bupati, saya sangat berterima kasih karena anak saya bisa masuk di Sekolah Rakyat ini. Alhamdulillah anak saya bisa sekolah kembali dan kelak sukses seperti bapak-bapak yang menolong anak saya hari ini,” ucap salah satu orang tua siswa dengan penuh haru.
Dengan adanya validasi faktual yang melibatkan pihak BPS, Disdikbud, dan Dinsos Jombang ini, maka Pemkab Jombang optimis program Sekolah Rakyat (SR) tidak hanya sekadar memberikan akses pendidikan gratis, namun menjadi batu loncatan yang efektif untuk mengangkat kesejahteraan keluarga kurang mampu di Jombang. (Kr)
