Minggu, 22 November 2026
Google News Sitemap

Usai Pasar Cukir Terbakar, Komisi B DPRD Jombang Desak Pemkab Bangun Lapak Sementara

Screenshot

Krisnanews.id – Jombang – Para wakil rakyat kita santri akhirnya bersuara. Hal ini terjadi menyusul dampak yang diakibatkan oleh insiden kebakaran hebat yang menghanguskan puluhan kios pedagang di Pasar Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani meminta, kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk segera mengambil tindakan nyata di lokasi kebakaran pasar Cukir.

Permintaan tersebut menyusul belum adanya kepastian nasib berjualan puluhan orang dari setidaknya 54 kios yang terdampak kebakaran pada Kamis (22/10/2026) dini hari.

Untuk itu, Anas meminta Pemkab Jombang segera merealisasikan pembangunan lapak sementara. Agar para pedagang yang terdampak bisa lanjut berjualan dan tidak berlama-lama kehilangan penghasilan.

Secara khusus, lanjut Anas, pihaknya meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) melakukan pendataan kerugian dan persiapan pembangunan tempat berjualan sementara. Anas menegaskan Disdagrin Jombang tidak boleh berlarut-larut dalam proses penanganan. Untuk itu, pendataan kerugian dan persiapan pembangunan tempat berjualan sementara harus segera dituntaskan dalam waktu dekat.

Selain itu, kata Anas, Pemkab Jombang juga perlu mencatat stok dagangan yang ludes terbakar. Tapi estimasi nilai kerugian, termasuk mendata kebutuhan modal masing-masing pedagang.

“Validitas data kerugian ini penting agar penanganan yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pedagang di lapangan,” urai Anas.

Masih kata Anas, pembangunan lapak sementara, kini masuk kategori menjadi kebutuhan mendesak. Disdagrin Jombang pun diminta segera memberikan informasi mengenai lokasi, kapasitas lapak, jadwal pengerjaan, kebutuhan anggaran, hingga mekanisme penempatan pedagang. Dengan demikian, maka para pedagang akhirnya bisa memiliki kejelasan mengenai status dan kapan serta dimana mereka bisa kembali berjualan.

“Kepastian tersebut diperlukan agar pedagang mendapat kesempatan yang adil untuk kembali berjualan,” urai Anas.

Selain penyediaan tempat usaha, Anas mendorong Pemkab Jombang memikirkan langkah pemulihan ekonomi pedagang, salah satunya melalui fasilitasi akses pembiayaan dengan menggandeng lembaga keuangan. Skema pemulihan modal tersebut perlu disusun dengan memperhatikan kemampuan anggaran daerah serta memiliki landasan hukum yang jelas.

Di sisi lain, Komisi B DPRD Jombang langsung menegaskan, bahwa kebakaran Pasar Cukir harus menjadi momentum untuk membenahi sistem keselamatan pasar. DPRD meminta pemerintah mengevaluasi instalasi listrik, ketersediaan alat pemadam kebakaran, akses kendaraan pemadam, jalur evakuasi, hingga prosedur penanganan kondisi darurat.

“Evaluasi diperlukan untuk mengantisipasi kejadian serupa sekaligus menjamin keselamatan pedagang dan pengunjung,” ucapnya.

Terkait penyebab kebakaran, Anas menegaskan pemerintah daerah tidak boleh berspekulasi sebelum ada kepastian dari hasil penyelidikan pihak berwenang.

Untuk itu, Komisi B DPRD Jombang juga akan mendorong pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan lapak sementara. Pembangunan harus mengacu pada kebutuhan pedagang. Sekaligus mempertimbangkan rencana penataan permanen Pasar Cukir.

Anas menyebutkan, penanganan dampak kebakaran tidak boleh berhenti pada penyediaan tempat berjualan sementara. Pemerintah daerah perlu memastikan pemulihan aktivitas ekonomi pedagang berjalan beriringan dengan rencana pembenahan pasar dalam jangka panjang.

“Jangan sampai pembangunan lapak sementara justru menghambat rencana penataan pasar ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, para pedagang Pasar Cukir tak ingin terlalu lama kehilangan tempat berjualan. Untuk merespon itu, Pemkab Jombang pun menargetkan pembangunan kembali pasar semipermanen rampung akhir Desember 2026 agar aktivitas perdagangan bisa segera pulih.

Sementara itu secara terpisah, Bupati Jombang Warsubi menetapkan tenggat tersebut setelah berdialog langsung dengan para pedagang saat meninjau lokasi kebakaran, Rabu (28/10/2026). Dalam kunjungan itu, Warsubi didampingi Wakil Bupati Jombang Salmanudin dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dari hasil audiensi, pedagang mengusulkan agar pemerintah tidak perlu menunggu pembangunan pasar permanen. Mereka lebih membutuhkan tempat berjualan yang bisa segera digunakan untuk menyambung kembali penghasilan yang terhenti akibat kebakaran.

“Pedagang Pasar Cukir meminta tidak perlu bangunan permanen, yang penting bisa dipergunakan berjualan terlebih dahulu. Sementara kita bangun bangunan semipermanen, dengan listrik dan semuanya ditanggung oleh Pemkab Jombang,” janji Warsubi.

Pemkab Jombang menaksir kebutuhan anggaran pembangunan kembali Pasar Cukir mencapai Rp 935.298.000. Dana tersebut disiapkan untuk membangun pasar semipermanen setelah kebakaran menghanguskan puluhan lapak pedagang pada Kamis dini hari (22/10/2026).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang Imam Bustomi mengatakan, pembangunan akan menggunakan konstruksi semipermanen dengan rangka baja ringan dan atap galvalum.

“Spesifikasi bangunan akan dibuat rangka baja ringan, atap galvalum. Dengan kategori semipermanen, tidak diperkenankan menggunakan pintu rolling door, jadi mungkin nanti dari kalsiboard dan multipleks,” paparnya.

Pembangunan tersebut disiapkan sebagai solusi supaya pedagang tidak perlu menunggu pembangunan pasar permanen untuk kembali berjualan. Pemkab Jombang menargetkan pekerjaan selesai pada akhir Desember 2026 nanti. (Kr)

Loading

Berita Terkini