Krisnanews.id – Jombang — Lagi-lagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang membuat gebrakan program pro rakyat. Salah satunya dengan berkolaborasi bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam kegiatan Car Free Day (CFD) yang digelar di depan Kantor BRI Cabang Jombang, Minggu pagi (22/11/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk mendekatkan layanan legalitas usaha kepada masyarakat sekaligus mempermudah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi syarat pengajuan kredit perbankan.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Bayu Pancoroadi didampingi Sekretaris DPMPTSP Joko Triyono mengatakan, sinergi dengan pihak perbankan sangat diperlukan. Karena Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu dokumen penting sebagai syarat pengajuan kredit UMKM. Melalui kolaborasi tersebut, lanjut Bayu, para pelaku usaha dapat mengurus legalitas perizinan, sekaligus memahami keterkaitannya dengan akses pembiayaan.

“Jadi begini, BRI ini kan memang punya program kredit yaitu ke UMKM. Nah, persyaratan membuat kredit itu ada namanya NIB bagi UMKM. NIB itu Nomor Induk Berusaha. Jadi ketika itu nanti, UMKM mau mengajukan kredit, itu ada persyaratan NIB. Maka akan terjadi koneksi antara BRI sama DPMPTSP Jombang kaitannya dengan legalitas izin,” kata Bayu saat dikonfirmasi di lokasi depan Gedung Kantor BRI Jombang.
Menurut Bayu, kehadiran layanan di arena CFD menjadi bagian dari upaya jemput bola agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM, lebih mudah mengakses layanan pemerintah tanpa harus terikat jam operasional kantor pada hari kerja. Kegiatan pelayanan di kawasan CFD tersebut dijadwalkan berlangsung secara rutin setiap bulan sekali.
“Iya, ini memang program DPMPTSP Jombang untuk lebih dekat dengan masyarakat, terutama pelaku usaha UMKM. Jadi, pelayanan itu tidak harus jam kerja. Bagaimana kita punya inovasi pelayanan itu di luar jam kerja, kita ada kesempatan di Car Free Day (CFD), itu setiap bulan satu kali kita gelar. Jadi monggo bagi para pelaku usaha terutama UMKM untuk berkesempatan mengurus legalitas izin. Kita ada acara di Car Free Day setiap bulan satu kali,” jelasnya.

Bayu menegaskan, seluruh layanan pengurusan NIB maupun konsultasi perizinan yang difasilitasi DPMPTSP Jombang tidak dipungut biaya alias gratis. Layanan langsung ke masyarakat tersebut juga diharapkan dapat mencegah praktik percaloan yang berpotensi merugikan pelaku usaha.
“Alhamdulillah tidak ada biaya sama sekali, gratis,” tandasnya.
Bayu juga menambahkan, pelayanan langsung di lapangan menjadi strategi efektif untuk memotong rantai perantara (makelar), agar pelaku usaha tidak terbebani biaya tambahan saat mengurus administrasi perizinan.
“Demi efektifitas dan masyarakat. Jadi, DPMPTSP itu bisa memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Jadi mohon maaf tidak ada makelar. Kita menghindari makelar. Jangan sampai nanti pelaku usaha itu terbebani oleh biaya administrasi, terutama kena duit banyak di makelar. Karena pengurusan NIB ini gratis. Mau konsultasi, mau izin, kita berikan fasilitas yang terbaik untuk pelaku usaha,” terang Bayu.

Lebih lanjut, Bayu mengajak para pelaku usaha untuk tidak perlu segan untuk berkonsultasi mengenai tata cara maupun alur pengurusan izin usaha. Selain melalui tatap muka langsung, masyarakat juga dapat memantau informasi layanan melalui kanal media sosial (medsos) resmi milik instansi.
“Siap. Monggo pelaku usaha untuk bertanya terkait sama proses izin bagaimana, terkait sama proses izinnya bagaimana, alurnya bagaimana, kita siap untuk melayani,” ungkapnya.

“Bisa, monggo. Nanti kita punya Instagram, punya TikTok, punya Facebook itu monggo dimanfaatkan,” pungkas mantan Kadis PUPR Jombang ini sembari tersenyum.(Kr)
![]()
