Krisnanews.id – Rapat Pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa kembali bergulir di gedung wakil rakyat Jombang. Dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum (PU) fraksi, Senin (16/11/2026), sejumlah fraksi menyampaikan catatan penting. Mulai dari kepastian masa jabatan kepala desa (kades) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga persiapan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2027 mendatang.
Ada sorotan tajam terlontar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Melalui juru bicara FPKB, M Naqib Abdullah mempertanyakan ketentuan peralihan dalam Raperda tersebut. Terutama terkait dengan penyesuaian masa jabatan kades dan anggota BPD berubah menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.

Menurut Naqib, ketentuan tersebut perlu dijelaskan secara rinci. Khususnya bagi pejabat yang saat ini masih menjabat atau incumbent.
“Jangan sampai pengaturan masa transisi justru menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum ketika diterapkan dalam pelaksanaan Pilkades berikutnya,” ujar wakil rakyat termuda di Jombang ini.
Untuk itu, lanjut Naqib, FPKB Jombang ingin memastikan bagaimana mekanisme penyesuaian masa jabatan tersebut bisa diterapkan.
“Sehingga, seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dan tidak memunculkan persoalan hukum di kemudian hari,” tandasnya.
Sementara itu, Sorotan lain disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Melalui perwakilannya, Jawahirul Fuad, parpol berlogo moncong putih tersebut memberikan catatan khusus terhadap pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 yang dijadwalkan berlangsung tersebar di 286 desa di Kabupaten Jombang.

Jawahirul menekankan, bahwa seluruh tahapan Pilkades yang diatur dalam Raperda harus benar-benar memberikan kepastian hukum. Selain itu, regulasi tersebut harus mampu menjamin netralitas panitia penyelenggara dan meminimalkan potensi sengketa selama proses pemilihan berlangsung.
“Pelaksanaan Pilkades harus mampu menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan kondusif di tingkat desa,” paparnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui Andik Purnawan menyoroti pengaturan mengenai peraturan desa (perdes), khususnya pada Bab VII. Parpol berlambang pohon beringin tersebut mengusulkan agar keterlibatan RT dan RW turut diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan maupun penyampaian aspirasi masyarakat.
Menurutnya, RT dan RW merupakan unsur pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Mereka dinilai lebih memahami kondisi riil di lingkungan masing-masing, termasuk kebutuhan dan keinginan warga.
Karena itu, keterlibatan RT dan RW dinilai penting agar kebijakan yang dituangkan dalam perdes tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat di tingkat bawah.
Dia juga mendorong agar sosialisasi terkait penataan desa maupun peraturan desa dilakukan melalui pertemuan RT/RW.

“Dengan demikian, maka pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal sekaligus membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung,” urai wakil rakyat dari Dapil VI Jombang.
Terpisah, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengungkapkan, Raperda tentang Desa kembali dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi agar pembahasan regulasi tersebut tidak kembali gagal dituntaskan pada tahun ini.
Menurut politisi dari PKB ini, proses pembahasan Raperda Desa membutuhkan waktu cukup panjang. Meski saat ini sudah memasuki tahapan paripurna pandangan umum fraksi, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
“Raperda Desa memang masuk kembali Propemperda 2027. Ini karena kami khawatir pembahasannya tidak selesai tahun ini. Prosesnya cukup panjang,” ujar mantan Ketua DPC PKB Jombang.
Pria yang akrab disapa Hadi tersebut memperkirakan, untuk penetapan Raperda tersebut kemungkinan baru dapat dilakukan pada awal tahun 2027 mendatang.
Oleh karena itu, pembahasan akan dilanjutkan sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku.
Keberadaan Perda Desa dinilai cukup penting, terlebih Jombang bersiap menghadapi Pilkades Serentak 2027 di 286 desa.
“Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat agar pelaksanaan pemerintahan desa maupun proses demokrasi di tingkat desa berjalan tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum,” tutupnya.(Kr)
![]()
