Krisnanews.id – Jombang – DPRD Kabuparen Jombang kembali menggelar Rapat Paripurna Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Agenda rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jombang Hadi Atmadji. Dihadiri Wakil Bupati Jombang, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Forkopimda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Pimca Bank Jatim, para Direktur BUMD, para Kabag dan Camat. Rabu pagi (09/04/2025)
Berdasarkan data, dalam empat tahun terakhir angka kasus yang ditangani UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak selalu mengalami trend peningkatan.
Atas dasar data tersebut maka Pemkab Jombang bersama DPRD setempat merancang Raperda
Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Perda tersebut nantinya diharapkan dapat mencegah jumlah kasus di Jombang.
Saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD tersebut, Bupati Jombang Warsubi menegaskan, pihaknya bekerjasama dengan instansi vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama untuk layanan di bidang hukum.
Sementara itu terkait layanan, Warsubi menyiapkan sejumlah dinas terkait untuk mencegah kasus kekerasan pada perempuan dan anak di kota santri.
“Dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk layanan bidang pendidikan, Dinas Kesehatan dan RSUD Jombang untuk layanan kesehatan, serta dengan Dinas Sosial untuk pelayanan rehabilitasi,” jelas Bupati yang akrab disapa “Abah Warsubi”.
Bupati Warsubi melanjutkan, sedangkan untuk upaya preventif, untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi bagian dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPPA) Kabupaten Jombang.
“Upaya–upaya preventif yang dilakukan antara lain dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat stakeholder agar betul-betul bisa memahami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” urai mantan Kades Mojokrapak.
Detailnya, Warsubi menyebutkan beberapa kegiatan yang selama ini dilakukan oleh DPPKB-PPPA Jombang antara lain, bimbingan teknis sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, sosialisasi bebas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak pembagian atau penyebaran banner dan leaflet anti bullying.
Bupati Warsubi menambahkan, untuk pembentukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perlindungan perempuan dan anak (PPA) korban kekerasan tersebut, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jombang saat ini.
“Ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan,” tandasnya.
Sedangkan untuk pengawasan terhadap peredaran miras dan narkoba, Pemkab Jombang, kata Warsubi, telah bekerjasama dengan para aparat penegak hukum (APH) dengan melaksanakan patroli untuk antisipasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
Saat ini, Bupati Warsubi menyampaikan progres Pemkab Jombang dengan membentuk 4 (empat) tim yang masing-masing bertanggungjawab di wilayah utara, selatan, barat, dan timur serta tentunya selalu berkolaborasi dengan aparat dari kepolisian dan TNI.
“Salah satunya menghidupkan kembali sistem keamananan lingkungan (SIMKAMLING) dengan memberdayakan RT dan RW desa setempat,” pungkas suami Yuliati Nugrahani. (Kr)
