Minggu, 22 November 2026
Google News Sitemap

Pembahasan APBD Jombang 2027, Proyeksi Penyusutan Anggaran Perjalanan Dinas hingga Acara Seremonial

Screenshot

Krisnanews.id – Jombang – Penyusunan APBD Kabupaten Jombang 2027 saat ini dihadapkan pada tantangan keterbatasan fiskal. Hal tersebut akibat penurunan proyeksi pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Sehingga membuat Pemkab Jombang bersiap untuk melaksanakan pengetatan belanja. Mulai anggaran perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga kegiatan acara seremonial. Efisiensi tersebut terpaksa dilakukan agar program prioritas dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Hal tersebut seperti disampaikan oleh Bupati Jombang Warsubi saat rapat paripurna DPRD Jombang dengan agenda jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD 2027, Rabu (28/10/2026).

Bupati Warsubi menjelaskan, proyeksi pendapatan transfer dalam rancangan APBD 2027 saat ini, masih terbatas pada dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana desa. Sementara itu, sejumlah komponen transfer lain, seperti DAU yang ditentukan penggunaannya, dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik, serta bantuan keuangan dari provinsi, masih menunggu penetapan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Tentu saja kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas belanja. Untuk itu, belanja yang dinilai kurang mendesak menjadi sasaran evaluasi. Sehingga anggaran yang tersedia dapat difokuskan untuk kebutuhan yang berdampak langsung kepada masyarakat Jombang.

”Kami berupaya melakukan penyesuaian belanja daerah secara cermat dan hati-hati dengan melakukan identifikasi dan efisiensi belanja pada kegiatan-kegiatan yang kurang urgen,” urai Bupati Warsubi.

Sementarabitu sejumlah pos yang menjadi perhatian di antaranya belanja alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta kegiatan seremonial. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya penyesuaian belanja dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.

Di sisi lain, Bupati Warsubi memastikan efisiensi tidak menggeser perhatian pemerintah dari program-program prioritas. Seperti untuk sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat tetap menjadi fokus. Bahkan termasuk pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending serta program yang sejalan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati.

”Refocusing juga dilakukan dengan mengarahkan belanja pada program-program prioritas, khususnya pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Selain pengetatan anggaran belanja, Pemkab Jombang juga berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi dilakukan secara berkala. Termasuk dengan memanfaatkan sistem digital untuk meningkatkan kemudahan pembayaran dan pelaporan.
Sebagai tindak lanjut, maka Pemkab Jombang telah berupaya untuk menyediakan aplikasi Cek-Bayar yang memungkinkan wajib pajak mengecek kewajiban melalui nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) atau nomor objek pajak (NOP). Sementara itu, aplikasi SI Pakde mendukung pelaporan pajak secara mandiri atau self-assessment.

Di sisi lain, optimalisasi penerimaan juga menyasar sektor retribusi. Termasuk persetujuan bangunan gedung (PBG). Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemudahan, kecepatan, transparansi, dan kualitas pelayanan, sekaligus mendata bangunan yang belum memenuhi ketentuan perizinan.

Sementara itu, penguatan ekonomi lokal turut menjadi perhatian. Potensi unggulan daerah, seperti durian dan kopi excelsa Wonosalam, dinilai perlu terus dikembangkan melalui pembinaan dan promosi. Kopi excelsa Wonosalam tercatat meraih juara II dalam kompetisi kopi tingkat Asia Tenggara pada Agustus 2026 lalu.

Dalam jawaban atas pandangan fraksi, Warsubi juga menekankan pentingnya pengawasan program Desa Mantra. Program tersebut mengalokasikan bantuan Rp 800 juta per desa per tahun, sedangkan program RT mendapat alokasi Rp 5 juta per RT per tahun dalam rancangan APBD 2027.
Menurut Warsubi, besarnya alokasi anggaran harus diimbangi transparansi dan pengawasan yang memadai. Verifikasi penggunaan bantuan dilakukan melalui perangkat daerah terkait sejak tahap perencanaan hingga sebelum penyaluran. Untuk itu, pihak Inspektorat Jombang juga dilibatkan dalam pengawasan, pendampingan, dan evaluasi.

”Uang rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk kesejahteraan nyata dan peningkatan ekonomi, bukan sekadar berbentuk laporan administratif,” pungkasnya.(Kr)

Loading

Berita Terkini