Krisnanews.id – Jombang – Pemkab Jombang melalui Dinas Pertanian setempat memanfaatkan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024 dengan menggelar pembinaan kelembagaan dan korporasi petani tembakau. Tujuannya untuk menguatkan kelembagaan serta mendorong pembentukan korporasi berbasis komoditas unggulan.
”Petani harus bersatu agar usaha tani efesien. Oleh sebab itu penting adanya kelembagaan petani yang mampu mengelola kebutuhan dan harapan petani,” papar Agus Purnomo, Sekdakab Jombang.
Salah satu yang dilakukan, kata mantan Kadisdikbud Jombang tersebut, yaitu mengintegrasikan sisi on farm dan off farm sampai pemasaran dengan pengelolaan manajemen yang tertata baik.
Harapannya, imbuh Agus, petani dapat memiliki hasil panen yang lebih berkualitas, memiliki daya saing, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
Agus menambahkan, tembakau menjadi komoditas unggulan petani terutama di wilayah utara brantas, yakni di Kecamatan Kabuh, Ploso, Ngusikan, Kudu dan Plandaan.
”Selain tembakau, petani utara brantas juga menanam padi,” urai mantan Kabag Hukum Setkab Jombang.
Sistemnya, kata Agus, padi ditanam untuk disimpan sebagai pondasi konsumsi keluarga, sedangkan tembakau dijual atau dipasarkan.
”Penanganan pasca panen dan pemasaran tembakau memerlukan perhatian. Karena memang faktanya masih banyak petani yang terkendala dalam hal ini,” jelasnya.
Kegiatan pembinaan kelembagaan dan korporasi petani tembakau untuk menguatkan kelembagaan yang didanai DBHCHT 2024
Kegiatan pembinaan kelembagaan dan korporasi petani tembakau untuk menguatkan kelembagaan yang didanai DBHCHT 2024.
Dinas Pertanian Jombang memberikan pelatihan kelembagaan ekonomi petani kepada petani tembakau.
Perlu diketahui, kegiatan kali ini dilaksanakan pada 11-15 Nopember di Balai Penyuluhan Pertanian di Balai Desa terpilih di lima kecamatan tersebut. Materi yang dibahas antara lain, penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi petani serta pengembangan rencana usaha dengan model canvas (BMC).
Narasumber yakni Kepala UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Jombang, Rudi Priono. Kelembagaan petani yang telah terbentuk di Kabupaten Jombang adalah Poktan, Gapoktan dan Asosiasi Komoditas.
Transformasi lembaga petani menjadi lembaga ekonomi petani harus segera dilakukan, karena tuntutan penyesuaian perubahan lingkungan.
”Di Jombang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) telah membentuk badan usaha koperasi untuk komoditas tembakau,” tandas Agus Purnomo.
Hal itu, lapar Agus, tentu saja membutuhkan sinergitas dari berbagai kecamatan, stakeholder dan dinas terkait. Sebab rencana pengembangan usaha sangat relevan untuk menjaga kestabilan usaha serta meningkatkan profit.
“Dengan merancang bisnis model canvas, diharapkan para petani lebih memahami arah pengembangan usahanya,” pungkasnya. (Kr)
