Minggu, 22 November 2026
Google News Sitemap

Komisi C DPRD Jombang RDP dengan BPBD Dorong Tambahan Armada Damkar dan Personel

Screenshot

Krisnanews.id – Jombang –Kesiapan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, kini menjadi perhatian khusus bagi Komisi C DPRD Kabupaten Jombang. Hal tersebut terlihat saat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang, Rabu (4/11/2026). Para wakil rakyat tersebut menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras) hingga jumlah personel yang jauh dari kata ideal.

Salah satu persoalan yang mencuat adalah kondisi armada pemadam kebakaran (Damkar). BPBD Jombang mengungkapkan, kendaraan operasional tertua yang masih tercatat merupakan keluaran tahun 1983 silam. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius. Apalagi ancaman bencana mulai meningkat seiring datangnya musim penghujan.

Ketua Komisi C DPRD Jombang M. Zahrul Jihad mengatakan, RDP tersebut digelar untuk memastikan kesiapan dan persiapan BPBD Jombang dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam. Mulai dari bencana banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang yang berpotensi mengganggu aktifitas masyarakat.
Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini. Terlebih, kondisi geografis kabupaten Jombang yang memiliki kawasan pegunungan di wilayah utara dan selatan menyimpan potensi kerawanan alam tersendiri sewaktu-waktu.

“Kami mengoordinasikan kesiapsiagaan BPBD, khususnya terkait pemotongan dahan pohon yang rimbun di jalan raya dan hal-hal lain yang berpotensi memicu musibah di musim hujan pertama,” ungkap politisi yang akrab disapa Gus Heri tersebut.

Dalam RDP tersebut, Gus Heri juga menyoroti anggaran BPBD Jombang yang berada di kisaran Rp 5 miliar. Menurut politisi dari partai Demokrat Jombang ini, anggaran tersebut masih jauh dari kata ideal untuk menunjang kebutuhan penanggulangan bencana di wilayah Jombang.

Dia menyebut, sejumlah daerah lain, termasuk kabupaten di Jawa Tengah dan Yogyakarta, memiliki anggaran penanggulangan bencana hingga Rp 9 miliar lebih per tahun. Karena itu, diperlukan dukungan tambahan agar kesiapsiagaan BPBD bisa lebih maksimal.
Salah satu upaya yang didorong adalah mengarahkan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana BPBD. Terutama peralatan pencegahan kebakaran dan kendaraan operasional yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Di sisi lain, Gus Heri menilai, pengadaan mobil damkar berukuran kecil atau jenis Tosa menjadi salah satu kebutuhan mendesak. Sebab, kendaraan berukuran kecil dinilai lebih mudah menjangkau kawasan permukiman padat yang sulit dilalui armada besar.

Selain kesiapan petugas damkar, Gus Heri juga mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi bencana. Sebab, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja. Melainkan juga membutuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Dia menyoroti persoalan sampah yang menyumbat saluran air serta tumbuhan liar di sungai-sungai yang berpotensi menghambat aliran air. Bahkan pihak BPBD Jombang juga didorong untuk memaksimalkan media sosial (medsos) untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat, termasuk di kawasan rawan longsor.

“Ini perlu kita pikirkan bersama. Jangan sampai ketika terjadi bencana, petugas terkendala karena keterbatasan armada maupun peralatan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Jombang Nur Puji mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk meminimalkan risiko bencana alam. Terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Namun, upaya tersebut masih dibayangi keterbatasan sarana operasional. Bahkan, beberapa kendaraan damkar yang dimiliki BPBD Jombang saat ini sudah berusia tua alias uzur.

“Kendaraan operasional sangat terbatas. Bahkan, ada kendaraan pemadam kebakaran yang usianya sudah sangat tua. Yang paling tua tahun 1983,” ujarnya.

Selain armada, jumlah personel Damkar Jombang juga belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan di lapangan. Saat ini, BPBD Jombang hanya memiliki 84 personel yang menopang operasional empat pos damkar tersebar di eks karesidenan.

Padahal, kebutuhan ideal setiap pos setidaknya empat regu dengan enam personel dalam setiap regu. Dengan jumlah personel yang ada, pemenuhan kebutuhan tersebut masih belum maksimal.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri ketika terjadi kebakaran atau keadaan darurat secara bersamaan di beberapa wilayah.

Kondisi keterbatasan personel dan armada tersebut, dikhawatirkan akan memengaruhi kecepatan respons petugas di lapangan.

Untuk itu, BPBD Jombang sangat berharap adanya tambahan dukungan anggaran APBD tahun 2027 mendatang. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, skema pokir anggota DPRD Jombang dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu pemenuhan kebutuhan operasional.

Nur Puji menyebut, selama ini BPBD Jombang belum pernah mendapatkan dukungan melalui skema pokir DPRD untuk pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) penanggulangan bencana.

“Kami berharap melalui skema pokir bisa dibantu oleh pihak DPRD. Karena selama ini BPBD Jombang belum pernah sekali pun mendapatkan dukungan dari sana,” pungkasnya.(Kr)

Loading

Berita Terkini