Krisnanews.id – Jombang – Agenda Hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi B DPRD Jombang bersama Dinas Peternakan dan perwakilan kelompok peternak, Kamis siang (9/7/2026), berujung kekecewaan bagi para peternak. Mereka menagih janji terhadap kepastian realisasi bantuan hibah ternak dari pokok pikiran (pokir) DPRD yang hingga saat ini tidak juga dicairkan. Meskipun seluruh persyaratan telah terpenuhi.
Dalam agenda RDP tersebut, salah satu peternak domba yang berasal dari Kecamatan Mojowarno, Edi Suyatno mengungkapkan, kelompok peternaknya sudah lama menanti pencairan dana hibah selama hampir satu tahun terakhir. Namun demikian, hingga kini masih belum ada kepastian maupun informasi resmi lanjutan mengenai usulan yang telah diajukan.
Masih menurut Edi, kelompok peternak sebelumnya telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Baik mulai proposal, izin usaha hingga rekening kelompok peternak. Karena tidak ada kabar terkait kejelasan program hibah, akhirnya mereka memilih untuk menyampaikan keluhannya kepada para wakil rakyat di Komisi B DPRD Jombang.
“Selama satu tahun kami menunggu tapi tidak ada realisasi dan tidak ada kabar apa pun. Semua persyaratan sudah kami penuhi dan lengkapi, tapi bantuan tidak juga kunjung turun. Kami hanya ingin mendapat kepastian saja,” ungkapnya.
Edi melanjutkan, ia bersama para peternak berharap melalui agenda RDP kali ini, bisa membuat pemerintah daerah segera memberikan informasi dan keputusan yang jelas. Jika dalam beberapa waktu ke depan masih saja belum ada jawaban, maka para peternak berencana akan meminta penjelasan langsung kepada Bupati Jombang Warsubi.
Menanggapi permintaan para peternak, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Senen dan Kabid Kesehatan Hewan Azis Daryanto menjelaskan, terkait hibah pokir berupa ternak sapi, kambing, dan domba mulai tahun 2026 ini telah ditiadakan. Senen menambahkan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disampaikan kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD.
“Patut dicatat, yang tidak diperbolehkan adalah hibah sapi maupun kambing. Sedangkan untuk hibah unggas masih diperbolehkan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut hasil evaluasi dari KPK,” tandasnya.
Senen mengungkapkan, bahwa seluruh anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan untuk hibah ternak nantinya akan dialihkan ke program prioritas pemerintah. Contohnya seperti untuk anggaran pendidikan, infrastruktur, dan kebutuhan wajib lainnya. Terkait penentuan pengalihan anggaran, imbuh Senen, sepenuhnya menjadi kewenangan Bapperida Jombang.
Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani menyebutkan, bahwa RDP kali ini sengaja digelar untuk mendengarkan penjelasan dari pemerintah daerah dan aspirasi dari kelompok peternak secara langsung. Hasil dari pembahasan RDP, tidak terealisasinya hibah pokir ternak ternyata merupakan konsekuensi dari hasil monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi oleh KPK.
“Kami dari komisi B DPRD Jombang menerima penjelasan dari pihak eksekutif bahwa program hibah ternak tidak bisa direalisasikan karena hasil monitoring dan evaluasi dari pihak KPK. Ternyata ketentuan itu berlaku untuk hibah sapi dan domba, sedangkan hibah unggas masih diperbolehkan,” pungkas Anas yang sekarang mendapat amanah sebagai Ketua DPC PKB Jombang.(Kr)
