Krisnanews.id – Jombang – DPRD Kabupaten Jombang baru-baru ini mengapresiasi keberhasilan kinerja Pemkab Jombang dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 13 tahun berurutan.
Namun demikian, pencapaian membanggakan tersebut harus terus untuk selalu diingatkan. Tujuannya agar tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan administratif semata. Tetapi juga harus mampu diwujudkan dalam wujud nyata. Yakni pembangunan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Menurut Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, pencapaian penilaian berupa opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah tersebut menunjukkan konsistensi Pemkab Jombang dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
“Prestasi tersebut merupakan pencapaian yang prestisius dan patut diapresiasi. Tidak mudah untuk mempertahankan prestasi penilaian berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 13 tahun berturut-turut. Artinya, tercipta komitmen kuat dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ungkap Hadi yang juga tercatat sebagai Ketua DPC PKB Jombang.
Namun demikian, Hadi mengingatkan, bahwa keberhasilan laporan keuangan yang harus berjalan seiring dengan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Hadi menyebutkan, saat ini masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan keuangan yang baik saja. Tetapi juga mendatangkan manfaat nyata dari setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah oleh Pemerintah pusat.
“Tingkat akuntabilitas anggaran harus tercermin dalam hasil pembangunan. Mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga program pemberdayaan masyarakat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
Hadi mengungkapkan, pihak DPRD Jombang akan terus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Dimana setiap anggaran yang dialokasikan, mampu menghasilkan target yang optimal dan tepat sasaran.
Masih kata Hadi, untuk pengawasan yang efektif menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Sekaligus untuk memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Namun, capaian prestisius tersebut diingatkan agar tidak hanya menjadi keberhasilan administratif semata, melainkan harus mampu diwujudkan dalam pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Akuntabilitas anggaran harus tercermin dalam hasil pembangunan. Mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga program pemberdayaan masyarakat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
Hadi memastikan DPRD Jombang akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah agar setiap anggaran yang dialokasikan mampu memberikan hasil optimal dan tepat sasaran.
Menurutnya, pengawasan yang efektif menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal seluruh pelaksanaan pembangunan di Jombang, agar sesuai perencanaan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jombang,” pungkasnya.
Perlu diketahui, sebelumnya, Pemkab Jombang kembali menerima opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 lalu.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Jombang Warsubi dan Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur pada 29 Mei 2026 lalu.
Raihan tersebut menjadi prestasi berupa opini WTP ke-13 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Kabupaten Jombang.(Kr)
