Krisnanews.id – Jombang – Komisi D DPRD kabupaten Jombang mulai menyoroti penetapan upah minimum kabupaten (UMK) Jombang 2027. Untuk itu, Komisi D meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jombang segera memastikan proses pengusulan UMK berjalan sesuai tahapan. Namun demikian hingga kini masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D DPRD Jombang bersama Disnaker, Kamis.siang (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, dewan ingin mengetahui sejauh mana persiapan pengusulan UMK 2027, mengingat akhir tahun 2026 semakin dekat.
Sekretaris Komisi D DPRD Jombang Rahmat Agung Saputra mengungkapkan, pembahasan UMK menjadi salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian serius. Sebab, penetapan upah berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja dan hajat hidup masyarakat.
“Kami ingin tahu proses usulan UMK 2027 di Jombang sejauh mana. Ini sudah mendekati akhir tahun 2026. Kami tidak ingin ada permasalahan terkait usulan upah. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar politisi Partai Golkar Jombang ini
Namun, dari penjelasan Disnaker, proses penghitungan usulan UMK 2027 belum dapat dilakukan. Hal tersebut dikarenakan regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengenai formula penghitungan upah minimum belum diterbitkan.

Rahmat Agung mengungkapkan, pihaknya mendapatkan penjelasan, ada kemungkinan UMK Jombang mengalami kenaikan. Meski demikian, besaran kenaikan belum bisa dipastikan karena masih menunggu aturan yang menjadi dasar penghitungan.
“Tadi disampaikan kepala Disnaker Jombang, kemungkinan ada kenaikan. Hanya saja, besarannya berapa pastinya masih menunggu aturan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disnaker Jombang Isawan Nanang Risdiyanto membenarkan, pihaknya masih menunggu regulasi dari pihak Kemenaker. Diakuinya, Disnaker Jombang sebelumnya telah dipanggil oleh pemerintah provinsi untuk membahas persiapan pengusulan UMK.
“Untuk usulan UMK kemarin kami sudah dipanggil provinsi. Tapi tetap arahan dari provinsi menunggu regulasi dari Permenaker untuk formulasi perhitungannya,” paparnya.
Isawan menambahkan, meskipun tahapan koordinasi dengan pemerintah provinsi telah dilakukan, pihak Disnaker Jombang belum bisa menentukan angka usulan UMK Jombang 2027.
Formula penghitungan yang nantinya ditetapkan melalui regulasi Kemenaker akan menjadi acuan dalam menentukan besaran upah minimum. Oleh sebab itu, pihaknya masih menunggu aturan tersebut sebelum melangkah ke proses penghitungan.
“Jadi kami masih belum melakukan perhitungan usulannya,” tutupnya.(Kr)
![]()
