Krisnanews.id – Jombang — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang akhirnya buka suara. Dalam hal ini Kabag Umum Setdakab Jombang memberikan klarifikasi tegas dan menyeluruh guna menyanggah pemberitaan dari salah satu media siber (online) yang dinilai tendensius, tidak profesional, serta menyebarkan asumsi tak berdasar.
Pemberitaan tersebut sebelumnya menuding adanya praktik korupsi, mark-up anggaran, hingga menyerang personal pejabat di lingkup Bagian Umum Setdakab Jombang.
Kepada sejumlah awak media, Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Jombang, Mohammad Eryk Arif, menyampaikan bantahan tersebut saat menggelar keterangan pers untuk meluruskan informasi yang keliru di ruang publik.
Ia menyayangkan adanya produk jurnalistik yang mengabaikan prinsip cover both sides dan langsung melompat pada opini menghakimi tanpa konfirmasi berimbang.
“Yang pertama berkaitan dengan pemberitaan dari media BN, dua minggu yang lalu berkaitan dengan judul proyek pos jaga diduga “mainan” Kabag Umum Setdakab Jombang dan headline pertama pun juga dijelaskan bahwa jabatan Kabag Umum syarat dengan praktik korupsi baik urusan ATK, konsumsi pemeliharaan gedung, mark-up dan lain-lain. Ini saya kira sifatnya adalah sangat tendensius dan ini bernuansa pembunuhan karakter,” ujar Eryk Arif serius.
Berikutnya, Eryk memaparkan secara transparan mengenai mekanisme dan legalitas formal proyek pembangunan pos jaga yang dipersoalkan dalam pemberitaan tersebut.

Menurutnya, seluruh tahapan kegiatan telah dirancang melalui prosedur baku pengadaan barang dan jasa pemerintah dan kami selalu berkoordinasi terus dengan bagian barang jasa.
“Kemudian yang kedua yang perlu kami tanggapi, berkaitan dengan kegiatan proyek-proyek pos jaga di Pemkab Jombang, bahwa memang kegiatan itu adalah kegiatan yang berada di P-APBD TA 2026 dan itu sudah tertuang di SiRUP juga dan kegiatan itu sudah berjalan, ada pemenangnya, metode pengadaannya adalah pengadaan langsung dengan pelaksanaan CV Persada Mulia dan konsultannya adalah CV Nasr Konsultan,” urainya.
Terkait besaran anggaran, ia menegaskan, nilainya sangat terukur, akuntabel dan ada HPS-nya juga. HPS adalah singkatan dari Harga Perkiraan Sendiri (disebut juga Owner Estimate atau OE). HPS adalah perkiraan harga barang atau jasa yang dihitung dan ditetapkan secara mandiri dan profesional oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah. Nilai HPS dihitung berdasarkan riset pasar yang valid serta data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jumlah anggarannya adalah Rp79.902.856 sekian,” imbuhnya.
Menanggapi tulisan miring dan bernuansa opini terkait papan pengumuman proyek yang sempat dipersoalkan media BN, Eryk menjelaskan, hal tersebut merupakan tanggung jawab teknis pihak pelaksana yang telah diselesaikan. Jadi ini kemarin sudah terpasang,” jelas Eryk.
Eryk juga meluruskan kesalahpahaman pemberitaan mengenai status pekerjaan fisik yang dikritik menggunakan istilah “rehabilitasi” padahal dibangun dari awal. Ia menerangkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan nomenklatur subkegiatan yang diatur dalam sistem keuangan daerah.
“Kemudian yang dipermasalahkan berikutnya adalah berkaitan dengan status rehabilitasi ya, yang tertulis di dalam pekerjaan konstruksi rehabilitasi. Perlu kami jelaskan bahwa di dalam kegiatan kita di bagian umum ini memang programnya kan ada beberapa program dan subkegiatan. Dimana memang subkegiatan pos jaga tersebut secara nomenklatur bunyinya adalah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Sedangkan di kode rekeningnya adalah belanja modal gedung bangunan. Artinya apa? Ini adalah pekerjaan yang dimulai dari nol, bukan pekerjaan rehabilitasi yang ada bangunan sebelumnya,” bebernya.
“Jadi ini dimulai dari nol dipastikan dan ini belanja modal dan itu sudah jelas sebenarnya. Jadi duka-dugaan tersebut saya kira ini tidak, tidak sesuai ya,” tambahnya lagi.
Lebih jauh, Eryk menyebut tidak hanya menyerang substansi teknis proyek, pemberitaan media BN tersebut juga dinilai telah menyerang aspek pribadi Kabag Umum Pemkab Jombang dengan narasi provokatif. Eryk dengan tegas menepis segala tudingan miring yang diarahkan secara personal kepada dirinya.
“Kemudian berikutnya berkaitan dengan pemberitaan beberapa hari yang lalu, dengan judul “Usut Dugaan Korupsi Proyek Pos Jaga Pemkab Jombang, Inspektorat Jangan Tutup Mata”. Di sini kami perlu menjelaskan bahwa ini lebih teknis lagi, karena apa? Karena sudah menyasar kepada saya selaku Kabag Umum, pribadi saya, bahwa saya ini kebakaran jenggot marah, cemas dan lain-lain, selain itu saya diduga hanya pencitraan saja, selain itu saya ini dituding kebal hukum, kemudian diduga tidak takut hukum dan lain-lain, dan saya adalah anak kesayangan bos,” ucap Eryk dengan nada tinggi.
Eryk menegaskan, seluruh proses tata kelola keuangan di Bagian Umum Setdakab Jombang selalu berpedoman pada regulasi terbaru serta mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh siapa saja melalui sistem resmi pemerintah.
“Nah, ini perlu kami jelaskan juga, bahwa domain kita, pekerjaan ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tentunya semua ini ada tahapannya masing-masing. Dimulai dari perencanaan, kami sudah melakukan perencanaan, itu sudah tertuang di dalam SiRUP. Nah, di situ juga ada. Kemudian kita sudah melakukan proses pengadaannya pun juga sudah mengikuti aturan-aturan yang terbaru ya. Jadi kami sudah mengikuti Perlem LKPP nomor 3 tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Dan kami juga sudah melakukan keterbukaan informasi publik. Di SIRUP itu kan juga sudah dijelaskan, paket pekerjaannya semua orang bisa mengakses itu dan sudah sebagai wujud keterbukaan informasi publik kami,” urainya dengan detail.
“Terus kalau yang diduga kebal hukum dan lain-lain, saya kira ini sifatnya adalah opini pribadi yang tidak berdasar ya, saya kira seperti itu,” tegasnya.
Disinggung mengenai progres pelaksanaan di lapangan, Eryk memastikan bahwa pekerjaan berjalan on the track dan sesuai dengan jadwal kontrak kerja yang telah ditetapkan, dengan target penyelesaian lebih cepat dari batas akhir.
“Kemudian perlu kami jelaskan juga bahwa di dalam proses pelaksanaan pos ini, ini sebenarnya sudah sesuai dengan jadwal ya. Jadi nanti rencana nanti, pelaksanaannya sudah mencapai 80,25% lebih cepat 34,99% dari jadwal rencana. Jadwal selesai pekerjaan di awal Desember 2026, tapi kemungkinan inshaallah nanti November 2026 akhir sudah selesai. Jadi ini sudah sesuai dengan tahapan-tahapan, artinya itu bisa-bisa dicek ricek di dalam website Inaproc. Selain itu kami selalu koordinasi dengan Bagian PBJ Setdakab Jombang juga dalam setiap tahapan. Jadi tidak semudah itu dibayangkan yang berkaitan dengan asumsi-asumsi ya,” rinci mantan Camat Peterongan ini.
Menanggapi temuan visual berupa cat yang diklaim mengelupas oleh pemberitaan BN tersebut, Eryk memberikan penjelasan proporsional, bahwa proyek tersebut masih dalam masa pengerjaan dan belum melalui tahap serah terima (provisional hand over). Provisional Hand Over (PHO) atau Serah Terima Pertama Pekerjaan adalah kegiatan penyerahan hasil pekerjaan konstruksi secara resmi dari penyedia jasa (kontraktor) kepada pengguna jasa (pemilik proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen) setelah pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%.
“Terus saya jelaskan juga, itu di ilustrasi foto berita BN nunjuk-nunjuk di fotonya bahwa catnya mengelupas. Ada cat mengelupas. Nah, cat mengelupas itu kan barang belum diserah terimakan. Artinya ini masih proses ya. Jadi tentunya pasti ada hal-hal yang kurang baik pasti bisa diperbaiki. Tentunya pelaksana juga punya kewajiban pada saat setelah diserahkan itu juga harus dalam 6 bulan masa pemeliharaan itu juga wajib untuk memelihara manakala ada hal-hal yang rusak,” jelasnya.
“Jadi kita normatif saja, tidak perlu terlalu sifatnya tendensius. Dikarenakan kami tidak mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh media BN,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Eryk menyebut Pemkab Jombang menyatakan selalu terbuka terhadap segala bentuk pengawasan institusional. Namun menegaskan juga bahwa penilaian terkait kerugian negara maupun aspek legalitas keuangan mutlak merupakan wewenang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), bukan asumsi dari wartawan.
“Yang terakhir, perlu kami tambahkan juga, di berita media BN itu kan juga sempat ada penjelasan bahwa ini dugaan soal korupsi dan lain-lain terlalu mahal dan lain-lain. Perlu kami jelaskan bahwa di dalam penyusunan RAB itu sudah ada analisanya juga. Jadi ini secara teknis sudah memenuhi kaidah-kaidah aturan. Dan kemudian manakala nanti pada saat pelaksanaan kegiatan, ini kan masih berproses, kalau pun sudah selesai tentunya kita nanti sudah diserahkan ke kami, ke PPK, kita lakukan pembayaran dan lain-lain, tentunya nanti ada APIP yang akan melakukan audit di situ,” kata Eryk diplomatis.
“Jadi untuk asumsi bahwa dugaan ini adalah terlalu mahal, merugikan negara, dan lain-lain itu yang memiliki kapasitas menentukan itu adalah APIP ya. Jadi, ya, silakan saja nanti. Artinya, nanti kalau misalkan ada Inspektorat turun, silakan, kami akan menyampaikan apa adanya karena memang semua yang kita lakukan sudah sesuai dengan normatifnya, aturannya seperti apa. Mungkin itu yang tambahan dari kami,” pungkas Eryk didampingi Chandra Ika Yudha, Kasubbag Perlengkapan Bagian Umum Setdakab Jombang.(Kr)
![]()
