Krisnanews.id – Jombang – Rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) Kabupaten Jombang mulai menemukan titik terang. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang memberikan sinyal untuk memasukkan revisi Perda RT-RW Nomor 10 Tahun 2021 dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Sebaliknya, usulan penyertaan modal untuk Bank Jombang masih belum mendapatkan lampu hijau.
Kepastian tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Bapemperda DPRD Jombang yang membahas tentang finalisasi Propemperda 2027, Selasa siang (10/11/2026). Dalam rapat tersebut, masih ada dua usulan rancangan peraturan daerah (raperda) yang perlu dimatangkan sebelum diputuskan masuk dalam daftar prioritas legislasi tahun depan.
Ketua Bapemperda DPRD Jombang Kartiyono mengungkapkan, dua usulan tersebut membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Terutama menyangkut kesiapan pemerintah daerah, dasar pengajuan, hingga urgensi pembentukan regulasinya.
”Hari ini Bapemperda melakukan rapat koordinasi kaitannya dengan finalisasi Propemperda 2027. Masih ada dua usulan yang perlu kita matangkan, apakah benar-benar siap untuk masuk dalam Propemperda 2027 atau pun tidak,” ungkapnya.

Salah satu usulan yang dibahas adalah perubahan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2021. Menurut Kartiyono, secara regulasi perubahan RT-RW memang sudah memungkinkan untuk dilakukan, setelah perda tersebut berjalan lima tahun. Selain itu, kondisi faktual di lapangan dinilai sudah menunjukkan sejumlah ketidaksesuaian dengan pengaturan tata ruang yang berlaku selama ini.
”Sudah banyak ketidaksesuaian yang terjadi secara faktual di lapangan dengan kondisi yang diatur dalam perda. Karena itu, memang perlu ada penyesuaian lagi, agar regulasi tata ruang bisa mengakomodasi kondisi riil di lapangan saat ini,” urainya.
Politisi dari PKB ini menyebut, rencana revisi tersebut juga mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 34 Tahun 2026. Dalam ketentuan tersebut, pemerintah daerah mendapatkan batasan waktu, agar perubahan Perda RT-RW dapat diselesaikan pada 2027.
Perlu diketahui, sebelumnya Bapemperda DPRD Jombang sempat mempertanyakan kesiapan pihak eksekutif, dalam hal.ininpemkab Jombang. Khususnya terkait kajian akademis dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Sebab, pengajuan sebuah raperda harus didukung dokumen kajian sebagai landasan pembahasan.
Namun, dalam rapat koordinasi kemarin, Dinas PUPR bersama Bagian Hukum Pemkab Jombang telah memaparkan kesiapan awal di hadapan forum Bapemperda.
”Kemarin kami masih meragukan apakah pemerintah daerah sudah siap dengan kajiannya dan sebagainya. Ternyata pemerintah sudah siap. Persyaratan untuk mengusulkan perda, termasuk kajian, sudah dipresentasikan oleh Dinas PUPR Jombang dan Bagian Hukum Setdakab Jombang di depan forum Bapemperda,” jelas Kartiyono.
Dengan adanya pemaparan tersebut, pihaknya memiliki dasar untuk melanjutkan usulan revisi RT-RW ke tahap berikutnya. Namun demikian, keputusan final tetap mengikuti mekanisme pembahasan dan penetapan Propemperda.

”Tentunya ini akan menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan. Perubahan Perda RTRW ini akan kita masukkan dalam Propemperda 2027,” pungkas Wakil Rakyat dari Dapil V Wilayah Utara Jombang.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Jombang Imam Bustomi mengatakan, secara prinsip sudah ada anggota Bapemperda yang menyetujui agar revisi atau peninjauan kembali Perda RT-RW masuk dalam Propemperda 2027. Namun, pembahasan masih akan berlanjut sesuai tahapan yang ditetapkan.
”Walaupun belum diputuskan, tetapi ada anggota yang pada prinsipnya menyetujui terkait Perda Propemperda 2027 yang bisa dimasukkan, yakni revisi atau peninjauan kembali RTRW Nomor 10 Tahun 2021,” ujar mantan Sekdin PUPR Jombang ini.
Untuk itu, Bustomi memastikan, dari pihak eksekutif, persiapan penyusunan naskah akademik (NA) telah direncanakan melalui penganggaran pada 2027. Pihaknya berharap, setelah APBD ditetapkan, proses penyusunan kajian bisa langsung dimulai.
”NA-nya sudah kita anggarkan di 2027. Kalau nanti sudah ada penetapan Perda APBD, harapannya begitu ditetapkan kita langsung running. Sehingga penyusunan naskah akademik bisa selesai di awal tahun, maksimal pertengahan 2027,” paparnya.
Selain kesiapan dokumen, pembahasan revisi RT-RW juga akan mencakup penyesuaian zonasi dan peta tata ruang. Bustomi menambahkan, hal tersebut nantinya menjadi pembahasan tim RT-RW dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.
Bahkan, masukan dari anggota dewan agar dilakukan verifikasi faktual hingga tingkat desa dan kecamatan juga menjadi perhatian. Langkah tersebut dinilai penting agar penyesuaian tata ruang tidak hanya berpedoman pada dokumen, tetapi juga sesuai dengan kondisi sebenarnya.
”Keinginan anggota dewan itu nanti ada verifikasi faktual kondisi di lapangan. Bisa dilakukan per desa maupun per kecamatan untuk memastikan kondisi riilnya seperti apa,” terangnya.
Di sisi lain, Bustomi optimistis pembahasan revisi perda RT-RW Jombang bisa diselesaikan sesuai target. Sebab, regulasi terbaru telah mengatur tahapan dan tenggat waktu secara lebih terperinci.
”Sekarang dilihat dari PP 34 Tahun 2026 sudah ada timeline yang jelas dan tegas. Kalau dulu tidak ada batas waktu yang rigid. Namun sekarang prosesnya sudah diatur, termasuk berapa bulan untuk tahapan penyusunan hingga penetapan perdanya,” urainya.
Oleh karen.itu, Bustomi menegaskan, penyelesaian revisi RT-RW pada 2027 bukan sekadar target pemerintah daerah, melainkan juga untuk memenuhi amanat regulasi, terutama dalam mengakomodasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
”Insyaallah bisa selesai. Karena ada amanat aturan bahwa pada 2027 harus sudah selesai. Salah satunya untuk mengakomodasi penetapan LP2B. Kuncinya memang pada LP2B ini. Kalau LP2B sudah dikunci, nanti yang di luar LP2B disesuaikan dengan penyelarasan visi-misi, baik dari pusat maupun daerah,” pungkasnya.(Kr)
![]()
