Krisnanews.id – Jombang — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang memastikan tidak akan melakukan relokasi dalam pengembangan fasilitas kesehatan ke depan. Sebagai langkah awal mewujudkan rencana pembangunan gedung vertikal, pihak manajemen menggelar kegiatan Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Ruang Pertemuan Bung Hatta RSUD Kabupaten Jombang, Kamis pagi (10/9/2026).
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, DLH Kabupaten Jombang, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, jajaran Forkopimcam (Camat, Kapolsek, Koramil Jombang Kota), Lurah Kepanjen, perwakilan tokoh masyarakat, PKK, BPD, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat.
Kegiatan ini digelar mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021.
Direktur RSUD Kabupaten Jombang, dr. Pudji Umbaran, M.KP melalui Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Anang Sumariono, S.Kep.Ns, M.Kes. menjelaskan, bahwa keputusan untuk tetap bertahan di lokasi saat ini diambil karena pemindahan rumah sakit membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang sangat besar, serta berisiko terhadap keamanan alat-alat medis berteknologi tinggi.
“Ini forum konsultasi publik terutama tentang AMDAL. Ini tujuannya apa? Eh, kita kedepannya itu akan membangun gedung yang banyak bangunannya. Terutama bangunan-bangunan bertingkat. Soalnya Bapak Bupati sudah memastikan rumah sakit ini tidak, istilahnya pindah, tidak direlokasi ya,” ujar pria berkacamata minus yang akrab disapa Pak Wadir ini saat memberikan keterangan pada sejumlah awak media.
Ia menambahkan, keputusan tersebut diambil karena proses pemindahan rumah sakit jauh lebih kompleks dibanding perkantoran biasa.
“Beda dengan perkantoran kalau pindah. Rumah sakit itu kan banyak alat-alat medis yang sangat mahal. Nah ketika pindah itu dikhawatirkan ada terjadi gangguan. Makanya yang ada ini dimanfaatkan. Kemudian dibangun semaksimal mungkin dan tidak mengganggu pelayanan,” tambah penghobi otomotif mobil jenis off-road ini.
Lebih lanjut, Nanang Sumariono mengungkapkan, mengingat luas lahan yang terbatas yakni tidak sampai 4 hektar, maka pengembangan fasilitas gedung akan dilakukan secara vertikal ke atas. Kendati demikian, pihak RSUD Jombang tetap berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dengan menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai.
“Ketika lahan terbatas ya enggak sampai 4 hektar, makanya harus naik ke atas. Dan kita harus menganggarkan juga ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini harus minimal 20% dari total luas lahan. Insyaallah kita ini hampir 30%, sekitar 20 berapa gitu ya, makanya harus naik ke atas untuk proyek pengembangannya,” jelas Nanang Sumariono.
Nanang menambahkan, terkait potensi dampak lingkungan dari proses konstruksi, seperti debu, kebisingan, dan residu bangunan, pihak RSUD Jombang memastikan seluruh aspek tersebut telah dikalkulasikan melalui kajian AMDAL yang matang dan transparan bersama masyarakat sekitar.
“Nah, ketika mau membangun gedung bertingkat ini kan dikhawatirkan mengganggu lingkungan, utamanya pada masyarakat sekitar. Kemudian ketika bangunan, proses pembangunan itu kan pasti ada ampas lingkungan, asap dan dampak dari merobohkan bangunan pasti ada residu-residu, dan itu juga kita pikirkan. Kenapa kita melakukan konsultasi publik? Itu masyarakat sekitar harus tahu seperti itu,” tegasnya.
Dalam pemaparan jangka panjang, imbuh Nanang, RSUD Jombang merencanakan pembangunan gedung megah setinggi 10 lantai yang diproyeksikan mulai dikerjakan pada tahun 2028. Hal tersebut menyesuaikan ketersediaan anggaran dan persetujuan dari pemerintah daerah.
“Konsultasi publik itu kan bisa sampai 5 tahun ke depan. Untuk sebenarnya masih belum sih, tapi masih rencana untuk yang 10 lantai ini. Ini masih digodok, tapi insyaallah kalau nanti anggaran ada dan disetujui Bapak Bupati, itu insyaallah kalau tidak ada halangan kita akan mulai bangun sekitar 2028,” ungkapnya.
Masih kata Nanang, pembangunan gedung 10 lantai tersebut dinilai krusial untuk mengurai berbagai kendala operasional. Termasuk mengatasi masalah kemacetan di area parkir serta mengatasi antrean pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang kerap mengalami penumpukan.
“Kenapa? 10 lantai ini sudah mencakup gedung parkir yang saat ini kan penuh dan padat sekali gedung parkirnya ya. Kemudian layanan rawat inap. Saat ini tadi pagi ya, ini yang stagnan di UGD itu 12 pasien. Iya, yang di dalam itu sudah penuh, nunggu yang di dalam divisi kedokteran untuk pulang baru bisa masuk, gantian ya,” keluh Nanang Sumariono menggambarkan kondisi riil pelayanan harian di RSUD Jombang.
Melalui konsultasi publik ini, pihak manajemen RSUD Jombang berharap masyarakat dapat memahami alur pelayanan serta prosedur medis yang membutuhkan waktu sterilisasi ketat antarpasien. Sehingga kesalahpahaman terkait lambatnya pelayanan dapat dihindari.
“Nah, stagnan ini dipotret masyarakat seolah-olah kita lambat melayani ya. Padahal tidak. Kita sudah melayani tapi karena masih nunggu proses yang kamar penuh itu kan tidak seperti penuh kemudian dibersihkan. Harus prosesnya pembersihan juga kan beda kalau rawat inap ini pasien infeksius apa, apa, kan pasti ada jeda untuk pembersihannya untuk digantikan pasien baru,” pungkas Nanang Sumariono yang tinggal di Desa Pandawangi tersebut sambil tersenyum.(Kr)
