Krisnanews.id – Jombang – Nuansa penuh keakraban pasca Idul fitri 1447 Hijriyah mewarnai rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar Rabu (25/3/2026). Agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang Tahun 2025 tersebut sekaligus menjadi ajang halal bihalal antara legislatif, eksekutif, dan para pemangku kebijakan di kota santri.
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengawali pembukaan rapat paripurna dengan menyampaikan ucapan Idul Fitri 1447 hijriyah sekaligus menegaskan pentingnya momentum kebersamaan tersebut untuk memperkuat kolaborasi. Politisi dari PKB Jombang tersebut menilai sinergitas antara DPRD dan Pemkab Jombang menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“Momentum ini menjadi awal untuk memperkuat sinergi demi mewujudkan Jombang yang lebih sejahtera,” papatnya.
Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi menjelaskan, bahwa LKPJ kali ini merupakan kewajiban tahunan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Jombang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam pemaparannya, Warsubi menyebut tahun 2025 lalu sebagai tonggak awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan visi “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”.
Sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,37 persen, dari sebelumnya 75,67 persen. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga naik menjadi 5,34 persen dari 5,15 persen, pada tahun sebelumnya.
Tak hanya itu, tingkat ketimpangan pendapatan yang tercermin dari gini ratio berada di angka 0,302 persen atau lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pada sektor infrastruktur, capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) melampaui target dengan angka 0,7197 persen.
Pada aspek lingkungan dan sosial, kinerja juga menunjukkan hasil menggembirakan. Indeks kualitas lingkungan hampir memenuhi target dengan capaian 58,98 persen. Sementara untuk Indeks Kesalehan Sosial meningkat menjadi 88,61 persen.
Di sisi lain, Warsubi juga memaparkan berbagai kebijakan strategis sepanjang 2025 lalu. Yakni mulai dari regulasi penanggulangan kemiskinan, pendidikan wawasan kebangsaan, hingga program desa maju dan sejahtera. Selain itu, rekomendasi DPRD turut ditindaklanjuti melalui peningkatan pendapatan daerah, operasi pasar, perlindungan pekerja rentan, serta penguatan sektor pendidikan dan pertanian.
“Seluruh program ini kami arahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang secara berkelanjutan,” tandas Warsubi.
Dalan rapat paripurna kali ini tidak hanya menjadi forum pertanggungjawaban, tetapi juga simbol komitmen bersama antara pihak legislatif dan eksekutif Jombang untuk terus memperkuat kolaborasi demi kemajuan Jombang di masa yang akan datang. (Kr)
